Sejauh ini memang kripto hanya dianggap sebagai komoditas di Indonesia. Pengaturan soal kripto pun dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, tepatnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sifatnya kripto sebagai aset dan diperdagangkan bukan untuk alat tukar.
Soal alat tukar yang bentuknya digital, Perry mengaku BI sudah bergerak untuk membesutnya. Pihaknya sedang mempersiapkan bentuk mata uang rupiah digital dengan sistem Central Bank Digital Currency (CDBC).
"Kami tidak bisa bergerak di luar kewenangan kami (untuk awasi kripto). Tapi kami nggak mau tinggal diam, kami percepat proses penerbitan rupiah digital. Ini sedang kami siapkan, insyaallah tahun depan kami bisa presentasikan konsep role design-nya," ungkap Perry.
Perry mengatakan ada tiga prasyarat agar rupiah digital bisa dibuat. Syarat yang pertama adalah konsep desain yang sedang dibesut pihaknya. Syarat yang kedua adalah pembentukan infrastruktur sistem pembayarannya. Hal ini pun sudah mulai direalisasikan oleh BI.
"Ini sedang kita proses, digital rupiah bisa dikeluarkan kalau infrastruktur sistem pembayaran dan pasar uang itu saling tersambung. Makanya ini sedang kami bangun, kenapa kami bangun BI Fast, dan sistem lainnya, ini supaya RTGS ini menjadi tempat distribusinya," papar Perry.
Berlanjut ke syarat yang ketiga, yaitu pemilihan teknologi atau platform yang melandasi rupiah digital. Dia bilang pihaknya masih menimbang platform apa yang bakal digunakan untuk rupiah digital.
Sejauh ini ada tiga jenis yang sedang jadi pertimbangan mulai dari blockchain, distributed ledger technology (DLT), ataupun stable coin. "Persyaratan ketiga adalah platform teknologinya yang akan dipilih. Apakah blockchain, DLT, atau stable coin," ujar Perry.
Masalah pemilihan platform ini juga menurut Perry masih jadi masalah banyak bank sentral di dunia yang ingin menerbitkan mata uang digital. Dia mengatakan pihaknya masih berdiskusi dengan tujuh bank sentral dari berbagai negara untuk masalah yang satu ini.
"Ini seluruh dunia juga sedang coba-coba. Belum ada sepakat mana teknologi yang pas. Ini kami koordinasi dengan tujuh bank sentral," pungkas Perry.
(hal/ara)
