.webp)
Publik tengah dihebohkan dengan salah satu kampus negeri, Institut Teknologi Bandung (ITB) menawarkan skema pembayaran uang kuliah melalui pinjaman online (pinjol). Sontak saja, hal tersebut menjadi kecaman bagi ITB.
Seperti diketahui, ITB bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Danacita. Dalam simulasi Cicilan Reguler - Mahasiswa Aktif, mahasiswa yang mengajukan pinjaman Rp 12,5 juta dengan durasi pembiayaan 12 bulan maka diperkirakan membayar dengan total Rp 15,5 juta atau Rp 1,291 juta per bulan. Mahasiswa tersebut dikenakan biaya platform bulanan 1,75% dan biaya persetujuan 3%.
Melihat hal itu, Perencana Keuangan Andy Nugroho menilai skema tersebut dapat menambah beban mahasiswa. Apalagi dengan besaran bunga yang ditanggung, dapat menjadi beban apabila terjadi pembayaran yang menunggak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyebut bunga itu sama besarnya dengan bunga dari beberapa produk lain, seperti kredit tanpa agunan atau kartu kredit.
"Hal tersebut dapat menjadi beban apabila pembayarannya macet atau menunggak sehingga terjadi bunga berbunga. Namun bila seseorang meminjam karena memang benar-benar terdesak dan sebenarnya juga tidak memiliki kemampuan membayar cicilannya-cicilannya tersebut saja sudah memberatkan," kata Andy kepada detikcom, Senin (29/1/2024).
Di sisi lain, pembayaran melalui pinjol ini memang menjadi solusi praktis dan mudah karena dana dapat cair dengan cepat. Dengan begitu, dapat membantu orang tua yang membutuhkan dana untuk membayar UKT.
Baca juga: Kontroversi Pembayaran UKT ITB Lewat Pinjol |
Namun, dia juga menyebut skema ini dapat berbahaya bagi mahasiswa apabila dana tersebut tidak dipergunakan untuk membayar UKT.
"Menurut saya tergantung dari kondisi setiap orang. Terkadang orang tuanya sendiri juga tidak semuanya mampu atau mungkin tidak semuanya dananya registratif saat itu juga. Terkadang justru memang butuh pinjaman untuk biaya kuliah anaknya ini," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai seharusnya pihak kampus menyediakan alternatif pembiayaan lain dan menghindari pinjol. Pasalnya, dengan skema pinjol ini, pastinya ada risiko yang ditanggung mahasiswa
"Kalau untuk kampus-kampus khususnya kampus negeri mestinya tidak ada sama sekali alternatif yang diberikan untuk pinjaman dengan online atau pinjol gitu. Karena sebagai kampus negeri semestinya bisa memberikan alternatif pembiayaan-pembiayaan yang lain mengusahakan untuk mahasiswa," kata Faisal kepada detikcom.
Apa bedanya dengan student loan di luar negeri? Cek halaman berikutnya.
Perbedaan Pinjaman Mahasiswa di Luar Negeri
Ternyata, skema pinjaman mahasiswa ini juga diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Korea, Kanada, Polandia, Meksiko, dan sebagainya. Namun, skema pinjaman tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang signifikan.
Andy mengatakan, ada perbedaan antara skema pinjaman mahasiswa di Indonesia dengan di luar negeri. Di AS misalnya, pembayaran cicilan baru dilakukan saat mahasiswa telah lulus kuliah dan mulai bekerja. Sementara itu, di Indonesia dibayarkannya saat masih menjadi mahasiswa atau saat itu juga.
"Bedanya di mana loan (pinjaman) pendidikan itu memang tujuannya adalah dikasih pinjaman terus kemudian nanti dibayarkannya setelah si anak ini lulus kuliah. Kalau pinjol kan hari ini bayar, duitnya cair, bulan depan kita sudah harus mulai mengangsur si orang tuanya. Jadi, perbedaannya di situ," ujar Andy.
Adapun jangka waktu pembayarannya di Indonesia lebih singkat, yakni maksimal satu tahun. Meskipun mahasiswanya belum lulus, harus dibayarkan saat itu juga.
Sementara, untuk skema pinjaman di luar negeri tidak diberi jangka waktu untuk membayar. Yang terpenting, mahasiswa dapat lulus baru melunasinya.
"Sedangkan yang di loan (pinjaman di luar negeri) nya ini kan nggak ada jangka waktunya lulus dulu kemudian nanti selang berapa waktu atau bulan dicicil setelah lulus," jelasnya.
Sistem Pinjaman buat Mahasiswa yang Cocok di Indonesia
Menurut Andy, sistem pinjaman yang tepat untuk mahasiswa seperti sistem pinjaman yang diterapkan di AS. Pembayaran cicilan baru dilakukan saat mahasiswa telah lulus dan bekerja.
Namun, dia menekankan sistem tersebut mempunyai konsekuensi, yakni bunganya akan terakumulasi sehingga jumlahnya menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan uang pinjaman dari bank harus tertahan dulu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai sistem pinjaman untuk mahasiswa bisa saja diterapkan asalkan dikelola oleh pihak kampus, jangan pihak ketiga.
Menurutnya, apabila pinjaman dikelola dari kampus besaran bunganya tidak terlalu besar. Sebab, ada subsidi bunga yang diberikan oleh pihak kampus. Alhasil, besaran bunga yang diharapkan dapat 4-5% per tahun.
"Kampus bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah apakah nanti menggunakan dana LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) atau honorship atau hibah dari alumni ataupun sumber lain yang tidak mengikat," kata Tauhid kepada detikcom.
Dia menambahkan sistem pinjaman yang tepat juga sebaiknya dibayarkan setelah mahasiswa lulus dan bekerja. Pasalnya, selama mahasiswa bukanlah dituntut untuk bekerja.
Namun, dia menegaskan harus ada syarat atau ikatan hukum agar mahasiswa tidak melarikan diri dari tanggung jawab melunasinya, seperti penangguhan ijazah asli. "Misalnya sebelum lulus disuruh pengembalian. Ya berat mahasiswanya. Lebih baik skema setelah dia lulus dikembalikan (utangnya)," jelasnya.
