Balada Petani Garam di Indonesia

Petani garam di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus berupaya dan mendorong pembangunan lumbung garam nasional dengan penekanan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat.

Upaya itu pada ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan para petani garam di sejumlah wilayah yang selama ini dikenal menjadi sentra produksi garam di Tanah Air.

Pemerintah kemudian meluncurkan program Sentra Garam Rakyat (SEGAR). Pembangunan lumbung garam nasional berbasis sentra garam rakyat itu sejatinya merupakan implementasi dari Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Perpres ini menyatakan Kebijakan Kelautan Indonesia berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Fungsi lain dari Perpres itu sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan.

Sentra garam rakyat adalah kawasan produksi garam berbasis masyarakat. Kawasan produksi garam berbasis masyarakat itu setidaknya terdapat di sembilan provinsi yang masyarakatnya secara turun temurun menekuni usaha pertanian garam yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Menurut Kemenko Marves, SEGAR sebagai aksi lanjut pilar ke-4, yakni Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan pada kebijakan Ekonomi Kelautan Peningkatan Kesejahteraan yang dilakukan melalui program pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu.

Pembangunan itu berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar dan perairan laut Indonesia secara realistis, serta pada kebijakan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan prasarana dan sarana.

Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas para petani garam dan menyediakan kemudahan akses petani garam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha. Kemenko Marves menegaskan bahwa pengembangan program ini sedang dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 2020-2024.

SEGAR adalah sebuah konsep pengembangan kawasan usaha garam dari hulu ke hilir dan bersifat multi-level, yakni dari level desa, kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat, menguatkan tata kelola dan kelembagaan masyarakat serta mengembangkan pasar dan nilai tambah garam rakyat yang mencakup pengelolaan lahan (on-farm) dan pascapanen non-lahan (off-farm) dan berbasis pada kemitraan.

Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan topik "Percepatan Penyerapan Garam Rakyat" melalui "video conference" dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, menyebut masalah garam rakyat sudah diketahui masalahnya tapi tidak pernah dicari jalan keluarnya.

Presiden Jokowi mengatakan permasalahan utama yang dihadapi dalam penyerapan garam rakyat, yaitu rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Hal ini yang dikatakan Jokowi harus dicarikan jalan keluarnya.