.webp)
"Saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Ini pak di sini pak, aman urusan Rp 127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," ungkap Jokowi.
Selain mengingatkan soal pengelolaan anggaran, Jokowi juga memerintahkan Prabowo mengembangkan industri pertahanan tanah air. Menurut Jokowi, industri pertahanan nasional perlu menyesuaikan diri dengan digitalisasi.
"Baru kemarin saya berbicara dengan Pak Menhan, kemarin siang, bagaimana menghidupkan plan ke depan untuk industri strategis kita agar betul-betul semuanya bergerak," kata Jokowi saat memberikan pengarahan Rapim Kemenhan, TNI, dan Polri tahun 2020 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Jokowi bilang saat ini kemandirian industri pertahanan nasional harus segera dimulai. Sebab banyak negara yang sudah memulai mengadopsi teknologi canggih pada sistem pertahanannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun memberikan tiga instruksi demi memajukan industri pertahanan tanah air.
"Kita harus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan kita. Yang pertama teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom," jelasnya.
Kedua, sistem pertahanan nasional juga harus meningkatkan teknologi sensor yang mengarah pada pengembangan sistem pengindraan jarak jauh. Ketiga pengembangan sistem siber nasional.
Oleh karena itu, dikatakan Jokowi bahwa pengembangan industri pertahanan dalam negeri harus dimulai dari kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat. Setiap pembelian atau pengembangan alutsista harus dikalkulasi dengan baik. Sehingga belanja pertahanan menjadi sebuah investasi yang memiliki manfaat ke depannya.
"Saya lihat negara lain minimal industri-industri ini harus diberikan yang namanya pesanan, order 15 tahun minimal. Sehingga rencana antisipasinya menjadi terarah, Mana yang akan kita tuju menjadi jelas," katanya.
Tidak sampai di situ, pengembangan industri pertahanan nasional juga harus mampu mengakomodasi peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan UKM. Serta adanya transfer teknologi dari setiap kerja sama.
Pengembangan industri pertahan dalam negeri juga tidak terlepas dari banyak negara yang kepincut alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan tanah air. Belakangan ini yang sudah deal adalah Ghana dan Filipina.
Menurut Jokowi selain dua negara itu juga masih banyak negara yang tertarik alutsista made in Indonesia.
"Ada beberapa negara yang lain," kata Jokowi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
(hek/ang)
