.webp)
Holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi memastikan tidak terlibat dalam praktik mafia alat kesehatan (alkes). Tapi mereka tidak menampik hal semacam itu mungkin saja dilakukan oleh oknum di luar BUMN di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).
"Nah apa-apa yang kami lakukan untuk BUMN, kita tidak mungkin melakukan itu," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Selasa (21/4/2020).
Dia menjelaskan bahwa BUMN memiliki dua fungsi, yaitu agent of development dan perusahaan yang dituntut untuk memperoleh keuntungan. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, pihaknya tak memanfaatkannya dengan menaikkan harga karena menempatkan diri sebagai agent of development.
Dia mencontohkan, Kimia Farma masih menjual masker dengan harga terjangkau, Rp 2.000 per pcs. Sementara pihak lain, menurutnya mungkin sudah menjual di harga Rp 10.000 dan sebagainya.
"Itu untuk menjaga semua orang bisa mendapat suplai masker yang cukup," jelasnya.
Tapi BUMN saat ini hanya sebagai distributor masker dan belum menjadi produsen. Untuk itu mereka membutuhkan kepastian suplai agar harga tak merangkak naik. Dalam menyuplai kebutuhan alkes yang belum bisa mereka produksi sendiri, pihaknya juga bertransaksi langsung dengan pabrikan untuk menghindari praktik mafia.
"Di sini lah mungkin karena terjadinya demand yang sangat tinggi mulai ada yang bermain sehingga harga naik. Tapi kami pastikan bahwa BUMN farmasi tidak melakukan itu (praktik mafia) dan kita juga berusaha untuk melakukan deal langsung dengan pemilik teknologinya (pabrikannya)," tambah dia.
Bagaimana modus mafia alkes?
