DPR Singgung Kebun Kelapa Sawit Ilegal, Begini Respons Kementan

Ketua Komisi IV DPR Sudin dari fraksi PDIP mengungkapkan banyaknya perkebunan sawit ilegal di atas lahan bekas proyek lahan gambut (PLG) era orde baru di Kalimantan Tengah (Kalteng). Sudin pun mempertanyakan detail luasan perkebunan ilegal tersebut pada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono.

Pertanyaan ini dilontarkan Sudin ketika Komisi IV dan Kementan tengah membahas proyek lumbung pangan nasional (food estate) yang juga bakal dibangun di atas lahan bekas proyek PLG tersebut.

"Konon katanya masih ada lahan 700 ribu Ha. Tapi sekarang banyak kebun sawit yang ilegal, betul Pak Kasdi? Berapa ratus ribu?"tanya Sudin pada Kasdi di ruang rapat Komisi IV, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Menjawab pertanyaan Sudin, Kasdi mengakui di lahan bekas proyek PLG tersebut, banyak yang membuka perkebunan sawit liar.

"Kalau saya terka sekitar 1 juta Ha lebih (kebun sawit ilegal)," jawab Kasdi.

Namun, ia memastikan untuk proyek lumbung pangan nasional ini akan dibangun di atas lahan yang masih utuh. Pasalnya, dari rencana akhir Kementan menggarap lumbung pangan seluas 164.598 Ha, kini pihaknya merevisi target luasan lumbung pangan menjadi 148.000 Ha, luasan ini dipastikan masih utuh atau tidak digunakan sebagai perkebunan sawit ilegal.

Namun, dari 148.000 Ha tersebut, Kementan baru akan fokus menggarap 30.000 Ha sebagai tahap pertama. Sementara, sisanya akan digarap setelah Kementerian PUPR menyelesaikan rehabilitasi saluran irigasinya.

"Dari 164.000 kemudian muncul angka 148.000, itu karena sebagian sudah jadi sawit. Itu makanya yang akan kita konsentrasi bertahap, dari 30.000 Ha menjadi 148.000 Ha," urai Kasdi.