.webp)
"Ini berpotensi sekali ada pengambilan keuntungan. Sehingga kalau digratiskan itu tinggal negosiasi dari negara saja dengan produsen. Jadi tidak ada unsur monopoli dan sebagainya yang bisa disalahgunakan untuk profit oriented," kata Anthony kepada detikcom.
Menurutnya, pemerintah masih punya kemampuan untuk menggratiskan vaksin. Sehingga, ia mendesak vaksin Corona agar digratiskan seluruhnya.
"Kalau kalau kita lihat, anggap 270 juta orang. Kalau 270 juta kalau Rp 100 ribu untuk satu kali vaksinasi, itu kan hanya Rp 27 triliun. Kalau Rp 200 ribu untuk 2 kali vaksinasi, itu Rp 54 triliun. Dan itu tidak dalam satu tahun, taruhlah nggak mungkin kita dapat 270 juta vaksin. Nah anggap dari situ, kita punya defisit saja Rp 1.000 triliun. Cuma 2,7% atau 3% dari defisit, nothing," terang dia.
Jikalau vaksin Corona harus tetap berbayar, ia menegaskan DPR harus turun tangan dalam menetapkan harga jualnya. Dalam hal ini, ia meminta DPR harus memastikan bahwa yang dijual ke masyarakat ialah harga beli, artinya tak ada pengambilan keuntungan.
"Harga itu harus diatur dengan DPR, sehingga yang dikenakan harga pembelian, tanpa mengambil keuntungan. DPR harus berperan di sini, berapa harga belinya, dan itu harga yang dijual," pungkas Anthony.
(eds/eds)
