Kebijakan Rokok RI Jadi Sorotan Media Asing

Tim detikcom - detikFinance
Minggu, 27 Jun 2021 19:01 WIB
Cukai rokok 2021 naik menjadi 12,5%. Kenaikan tarif tersebut mulai berlaku pada Februari 2021 mendatang.
Foto: Pradita Utama/detikcom
Jakarta -

Jurnalis Amerika Serikat Michelle Minton merilis hasil investigasi terkait kebijakan cukai hasil tembakau di negara-negara berkembang. Minton menerangkan dalam laman resmi Competitive Enterprise Institute pada Juni 2021 bagaimana seluruh lapisan masyarakat sipil di negara berkembang dipengaruhi lewat kampanye antirokok.

Sebelumnya, dalam investigasinya bertajuk "Bloomberg's Philanthro-Colonialism: A Threat to Global Health and Science," yang dipublikasikan pada Februari 2021, dia juga mengkritisi organisasi antitembakau di negara-negara berkembang yang digerakkan oleh pendanaan dari Bloomberg Philanthropies, utamanya intervensi terkait kebijakan hasil tembakau.

Sayangnya kampanye antitembakau ini dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan negara yang diajak berkolaborasi.

Dalam temuannya, terdapat dokumen resmi dari Bloomberg tentang pendanaan dan strategi Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) yang dilakukan di berbagai negara. Lebih dari US$ 700 juta (Rp10 triliun) hibah disalurkan ke berbagai organisasi antitembakau di seluruh dunia.

"CTFK adalah salah satu organisasi yang didanai oleh Bloomberg, dengan misi membiayai seluruh gerakan antitembakau di seluruh dunia. Akan tetapi, ada kepentingan perusahaan yang lebih besar di situ, yakni mempengaruhi negara-negara berkembang untuk mengadopsi kebijakan tembakau tertentu," tulis Minton.

Tidak heran apabila di berbagai negara berkembang di dunia, organisasi antitembakau seolah menyatukan suara dan menuntut pemerintah untuk fokus pada kebijakan pengendalian tembakau.

"Padahal pada kenyataannya, Bloomberg memiliki kepentingan sendiri, di mana penerima manfaat dari dana yang disalurkan itu justru akan mempengaruhi pemangku kepentingan yang memegang kunci kebijakan," katanya.

Untuk CTFK misalnya, sebagian besar kegiatannya ditujukan untuk meyakinkan pemerintah di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk ambil bagian dalam kampanye ini. Secara khusus, CTFK menolak mentah-mentah penggunaan tembakau dan menuntut agar seluruh kebijakan tembakau di seluruh dunia disamakan.

"Mereka tidak mempertimbangkan apakah pendekatan itu sesuai dengan kebutuhan atau keunikan dari masyarakat di negara tersebut atau tidak," kata Minton.

Padahal negara-negara berkembang bisa jadi memiliki prioritas dan sumber daya yang berbeda.

"Budaya, ekonomi dan geografis menjadi faktor penentu sebuah kebijakan di negara berkembang, dan strategi CTFK mengabaikan faktor-faktor ini dan menuntut agar kebijakan tembakau disamakan di seluruh dunia," ujarnya.

Minton mengungkap, Bloomberg secara aktif mempengaruhi suatu negara dengan kemitraan dan kolaborasi finansial dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dukungan Bloomberg untuk CFTK juga sampai ke Indonesia dengan kerja sama dengan sejumlah institusi untuk menyelenggarakan dan mendanai lokakarya penyusunan regulasi untuk badan legislatif di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong pihak terkait untuk mengintervensi kebijakan pengendalian tembakau. Hal serupa juga terjadi di Meksiko, Tiongkok, Nigeria dan Uganda.

(dna/dna)