Diskon Harga Gas Industri Dinilai Mampu Dongkrak Utilisasi & Ekspor

Alfi Kholisdinuka - detikFinance
Selasa, 29 Jun 2021 09:42 WIB
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam
Foto: Kemenperin-Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam
Jakarta -

Pemerintah telah memberlakukan harga gas industri sebesar US$ 6 per MMBTU sesuai dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kebijakan strategis ini dinilai mampu mendongkrak utilisasi dan daya saing sektor industri manufaktur di Tanah Air.

Adapun regulasi turunan dari PP 40/2016 tersebut, yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

"Sektor industri yang mendapatkan harga gas bumi tertentu (US$ 6 perMMBTU) itu sebanyak tujuh sektor, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet," ujar Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Khayam mengemukakan adanya pandemi COVID-19 membawa dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi dan sejumlah sektor industri. Namun, dengan pemberian insentif, seperti harga gas US$ 6 per MMBTU dapat membangkitkan kembali gairah usaha bagi pelaku industri.

"Contohnya di industri keramik. Sepanjang tahun 2020, utilisasi industri keramik secara akumulatif mencapai 56%. Walaupun utilisasi sempat turun menjadi 30% pada kuartal II akibat pandemi COVID-19, namun mampu beranjak naik hingga mencapai 60% di kuartal III, dan dapat kembali mencapai kondisi normal 70% di kuartal IV 2020," ungkapnya.

Selain itu, penurunan harga gas untuk industri keramik juga berdampak pada peningkatan volume ekspor secara signifikan. Merujuk data Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), sepanjang Januari-September 2020, pengapalan produk keramik nasional mencapai US$ 49,8 juta atau meningkat 24%, dan secara volume menembus angka 12,8 juta meter kubik atau melonjak 29%.

Dia menambahkan pemberlakuan harga gas US$ 6/MMBTU merupakan upaya negara untuk melindungi industri dalam negeri. "Karena beberapa negara pesaing kita memberikan harga yang jauh lebih rendah, contohnya India," jelas Khayam.

Diketahui struktur biaya produksi komponen gas dalam industri cukup besar. Sebagai contoh, 26 hingga 30% di industri keramik. Sehingga, penurunan harga gas tersebut menambah kekuatan daya saing industri dalam negeri karena harga produknya menjadi lebih kompetitif, terlebih dengan kualitas dan desain yang sudah dikenal lebih baik.

Menurutnya, informasi bahwa industri keramik nasional belum cukup mampu memenuhi volume kebutuhan dalam negeri tidak benar. "Utilisasi produksi industri keramik yang meningkat hingga 78% telah menunjukkan bahwa industri keramik kita secara volume atau kuantitas mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menilai kinerja ekspor selama sembilan bulan di tahun itu merupakan yang tertinggi sejak tahun 2016. Menurutnya, peningkatan nilai ekspor tersebut, karena membaik dan meningkatnya daya saing industri keramik dengan salah satu upayanya adalah pemberlakuan harga gas industri sebesar USD6 per MMBTU.

Adapun lima negara tujuan ekspor utama untuk produk keramik nasional, yaitu ke Filipina, Malaysia, Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat. "Lonjakan ekspor terjadi dengan tujuan negara Amerika Serikat mencapai 130%, Filpina sekitar 60% dan Taiwan 40%. Peningkatan ekspor di luar lima negara tujuan utama tersebut, juga terjadi di Australia dengan mencapai 50%," sebut Edy.

Dia menuturkan munculnya wacana pengkajian ulang pada kebijakan harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU dari beberapa pihak membuat sejumlah industri keramik dalam negeri mengaku geram. Pasalnya, saat ini berhembus isu review ulang stimulus harga gas dengan menaikan harga gas dari segelintir pihak.

"Wacana menaikan harga gas justru membuat utilisasi produksi industri keramik yang saat ini sudah menyentuh angka 75%, akan semakin merosot. Tak hanya itu, pengurangan karyawan pun akan terjadi seandainya harga gas kembali naik," imbuhnya.

Edy menambahkan rencana menaikan kembali harga gas juga dapat merusak upaya pemerintah dalam melakukan penguatan dan peningkatan daya saing industri nasional, serta secara otomatis akan membuka ruang yang lebih besar bagi produk impor masuk ke pasar dalam negeri.

"Ujungnya, industri lokal hanya jadi penonton dan berubah menjadi trader. Ini yang harus diantisipasi," tegasnya.

Menurut Edy, wacana untuk mengkaji kebijakan harga gas industri atau dalam maksud adalah menaikkan kembali harga gas industri, akan berakibat iklim kepastian berusaha dan investasi di tanah air rusak di mata pelaku industri lokal maupun global, karena tidak adanya kepastian hukum.

"Padahal harga gas sebesar USD 6 per MMBTU itu sudah menjadi isi dari Peraturan Presiden No 40 Tahun 2016 yang finalnya baru dijalankan akhir tahun lewat Keputusan Menteri ESDM No 89/2020," tutur Edy.

"Persoalan gas ini tidak boleh dipandang sebagai pendapatan negara semata, namun harus sebagai 'economic driver' yang akan memberikan multiplier effect," pungkasnya.

Lihat juga video 'Ekspor Non Migas Maret 2021 Tertinggi Sepanjang Sejarah RI':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)