.webp)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mendapat tekanan usai melarang ekspor nikel. Menurutnya, nikel dibutuhkan untuk pengembangan industri baterai lithium di Indonesia.
Dia mengatakan ketika pemerintah mulai membangun industri baterai, banyak pihak yang menekan. Banyak pihak yang meminta Luhut untuk mengizinkan kembali nikel diekspor.
"Sekarang misalnya lithium battery, dikatakan ketika mulai bangun kita ditekan. Kenapa nggak dikasihkan ke luar? Lho kita punya raw material kan itu (nikel), harusnya dinikmati sama kita juga," ungkap Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia sendiri memang sudah melarang nikel untuk diekspor, sebagai gantinya nikel akan fokus untuk dikembangkan alias memaksimalkan proses hilirisasi. Salah satunya, dikembangkan untuk membuat baterai lithium. Luhut pernah mengatakan Indonesia akan bisa memproduksi baterai lithium di 2023.
Dalam catatan detikcom, pemerintah akan mengembangkan industri dan ekosistem kendaraan listrik melalui pembentukan holding BUMN baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) kerja sama dengan produsen mobil listrik dunia yaitu LG Chem (Korea) dan CATL (China).
Pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG serta CATL untuk mobil listrik akan mulai melakukan peletakan batu pertama akhir Juli 2021.
Sebelum bercerita soal tekanan dalam mengembangkan baterai listrik, Luhut awalnya mendapatkan pertanyaan mengenai bisakah Indonesia memenuhi kebutuhan barang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dengan produksi dalam negeri. Dia menyatakan hal itu justru adalah keharusan dan bisa dilakukan.
"Harus lah. Kita harus bisa mandiri bukan artinya nutup diri, kita harus bisa penuhi kebutuhan minimal kita. Bisa kok, kan anak bangsa ini hebat-hebat," ungkap Luhut.
Simak video 'Pemerintah Gaji Rp 1 Juta ke Pekerja, Perusahaan Tak Boleh PHK':
Dia mengatakan Indonesia jangan sampai harus bergantung dengan negara lain. Termasuk juga dalam melakukan hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri, contohnya mengolah nikel untuk dijadikan baterai.
Luhut juga mengingatkan bila bergantung dengan negara lain, apalagi dengan bantuan negara maju, Indonesia tidak akan maju.
"Jangan sampai bergantung di negara lain. Saya juga sampai pada kesimpulan tidak ada negara maju yang mau melihat negara berkembang jadi maju. Itu rumus benar itu. Maka kita yang mesti maju sendiri nggak akan pernah kejadian negara maju itu bimbing kta jadi maju," ungkap Luhut.
Hari ini, Luhut juga mengumumkan pemerintah akan menyiapkan penambahan anggaran untuk pembelian laptop lokal yang akan digunakan pada sektor pendidikan. Pemerintah akan melakukan pengadaan barang berupa laptop buatan dalam negeri, untuk disebar ke sekolah-sekolah.
Luhut menyebut akan ada Rp 17 triliun disiapkan hingga 2024 untuk melakukan rencana tersebut. Dia juga menilai hal ini merupakan cara pemerintah memberikan dukungan untuk produk dalam negeri.
"Jadi ini peningkatan produk TIK dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tepatnya ke sektor pendidikan ada Rp 17 triliun sampai 2024," papar Luhut.
(hal/fdl)
