ADVERTISEMENT

Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini Sebelum Naikkan Cukai 2022

Tim detikcom - detikFinance
Minggu, 18 Sep 2022 10:49 WIB
Pemilik warung kelontong menata rokok di Jakarta, Selasa (14/12/2021). Cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan ditetapkan naik oleh pemerintah. Rata-rata kenaikannya sebesar 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kenaikan ini sudah disetujui oleh Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pemerintah kembali berencana menaikkan tarif cukai rokok pada 2023. Rencana tersebut dinilai akan berdampak kepada konsumen dan mata rantai Industri Hasil Tembakau (IHT) lainnya.

Pengamat Kebijakan Publik Henry Thomas Simarmata mengungkapkan ada proses yang terus-menerus ditinggalkan oleh pemerintah, yakni absennya pelibatan serta penerimaan masukan dari mata rantai industri hasil tembakau terhadap kebijakan cukai rokok.

Hal tersebut, kata Henry, menjadi polemik berkepanjangan dan masih berlangsung hingga saat ini. Untuk itu, pemerintah diminta melibatkan dan memberi ruang stakeholders pertembakauan sebelum menentukan tarif cukai rokok.

"Dalam pengambilan kebijakan cukai, seharusnya ada negosiasi antara kelompok petani dan konsumen kepada pemerintah. Karena itu merupakan prinsip dasar dari kebijakan publik yang memiliki dampak pada masyarakat luas, terutama sektor pertembakauan," jelasnya ditulis Minggu (18/9/2022).

Lebih lanjut, Henry menjelaskan, dengan diberinya ruang dan pelibatan stakeholders pertembakauan seperti kelompok tani, industri, sampai konsumen, kebijakan tarif cukai rokok akan menemukan titik temu.

Selain itu, ia memandang pelibatan kepala daerah juga menjadi penting dalam pengambilan keputusan kebijakan cukai rokok. Hal ini dikarenakan selama ini kepala daerah yang memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan masyarakatnya, menjadi tidak punya suara atas kepentingan daerahnya.

"Pemerintah sebenarnya berusaha menangkap pergerakan ekonomi dari sektor pertembakauan, tapi regulasi cukai rokok jadi tidak jelas, karena ketidakselarasan antara pemerintah dan kondisi yang dialami di sektor pertembakauan. Semakin ada kontrol dan partisipasi dari stakeholder pertembakauan, maka prosesnya diharapkan semakin baik," ujarnya.

Pelibatan seluruh stakeholder dari hulu ke hilir dinilai menjadi penting dari sisi sosial. Sebab, menurut Sosiolog UIN Jakarta Kasyfiullah, rokok di Indonesia sudah menjadi bagian dari budaya orang Indonesia. Pemberian ruang untuk pengambilan kebijakan dapat mendorong interaksi sosial yang erat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT