Jakarta -
Kementerian Pertanian mengungkap realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) sangat minim. Sejak 2017 sampai 2022, jumlah lahan sawit yang telah diremajakan hanya 278.200 hektare (ha).
Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah pu mengungkap setidaknya ada 2,8 juta hektare lahan sawit yang potensial untuk diremajakan. Artinya, realisasinya hanya 9,93% saja dari jumlah lahan yang potensial itu.
"Kita bersama memahami bahwa realisasi PSR masih sangat rendah sejak tahun 2017-2022 capaian kita sebesar 278.200 hektare. Setidaknya terdapat 2,8 juta hektar ulasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan," ujar Andi dalam Rakornas Kelapa Sawit 2023 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Senin (27/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Realisasi peremajaan sawit per bulan juga belum mencapai target. Pemerintah sendiri sejak lama menargetkan peremajaan sawit melalui PSR mencapai 180.000 ha per tahun.
Andi mengungkapkan bahwa program PSR merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan pekebun.
"Peremajaan sawit rakyat jangan hanya dipandang bagaimana cara kita memperbaiki tanaman kelapa sawit yang sudah tua atau tidak produktif saja. Tapi peremajaan sawit rakyat harus mampu menciptakan inovasi, optimalisasi sumber daya lahan serta pemberdayaan bagi petani sawit," ungkapnya.
Biang Kerok Peremajaan Sawit Rendah
Biang kerok rendanya peremajaan sawit ini juga diungkapkan oleh petani. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengungkap ada sejumlah penyebab peremajaan sawit rendah sampai saat ini.
Masalah pertama soal syarat yang masih berbelit-belit, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ketua Apkasindo Gulat Manurung mengungkap dari KLHK masih ada syarat bahwa lahan sawit itu harus bebas dari kawasan hutan, yang memerlukan surat yang cukup banyak.
"Padahal Undang-undang Cipta Kerja sudah mengatakan yang 5 hektar ke bawah, (kepemilikan) lima tahun minimal dikuasai itu clear, tapi kami kan butuh surat. Lantas suratnya gimana? Suratnya diurus segala macem, petani sawit nggak akan mampu itu. Jadi yang ada harusnya adalah yang sudah eksisting seperti UU CK sudah clear kan saja ga usah lagi nambah nambah persyaratan yang justru meribetkan program PSR," ungkapnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Tonton juga Video: Keluh Kesah Petani Sawit di Perbatasan Kalbar - Malaysia Jagoi Babang
[Gambas:Video 20detik]
Gulat juga mengeluhkan bahwa untuk memenuhi persyaratan tidak hanya dari KLHK dan juga Kementerian ATR/BPN membuat waktu habis untuk mengumpulkan persyaratan saja. Akibatnya, realisasi peremajaan sawit pada 2022 saja disebut menjadi yang terendah dalam sejarah karena tidak ada sawit yang diremajakan tahun lalu di Riau hingga Aceh.
"PSR itu tahun lalu adalah terburuk dalam sejarah tahun 2022. beberapa provinsi 0%, Riau-Aceh yang pusat pusat. Karena persyaratanya yang banyak dan petani nggak bisa mengerjakan itu, minta surat dari KLHK, dari ATR BPN, habis situ dikerjain lagi suruh dia membuat ulang untuk satu hektar petani kan ga punya duit habis itu harus daftar online, sertifikat harus ganti nama. Bisa bisa dua tahun baru selesai," keluhnya.
Harga Pupuk Mahal
Selain persyaratan yang berbelit-belit, petani juga mengeluhkan harga pupuk yang belakangan ini telah meningkat. Peningkatan harga pupuk itu mencapai 300%. Akibatnya, petani enggan melakukan peremajaan, selain sulit mendapatkan subsidi PSR.
"Kami nggak mupuk tahun lalu pupuk naik 300% semakin menurun karena nggak ada replanting karena ga bisa PSR. Padahal duitnya tahun kemarin dikasih Rp 5,4 triliun yang terpakai cuma Rp 500 miliar. Sebenarnya egoisme dari tiga kementerian ini membuat buyar. Kalau saya bilang ganti menterinya. Ini kebutuhan petani sawit jangan dibuat sulit. Karena memang petani sawit butuh perhatian, persyaratannya dipermudah," tegasnya.
Target 2023 dan Upaya Pemerintah
Dalam kesempatan itu juga, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) bisa lebih banyak dari sebelumnya.
Ia menargetkan peremajaan sawit yang dilakukan sepanjang 2023 mencapai 200.000 hektare (ha). Target itu seiring dengan upaya pemangkasan syarat untuk petani mendapatkan subsidi untuk peremajaan sawit.
"Kita pastikan PSR sawit ini berjalan. Jangan ada aturan yg ribet-ribet yang kaya bikin pusing, saya bilang sama Dirjen, dari saya masuk hampir di atas 16 atau 19 aturan, sekarang tinggal 2-3. Apa sih, kita jangan bikin repot sendiri, akhirnya aturannya banyak, kita lewati kita kena lagi. Ya pak bupati, ya pak dirjen, ngomonglah dengan Musdalifah turun tangan sama-sama, kita kerjakan, masa 200.000 kita nggak bisa," jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, ada sejumlah strategi yang dibuat oleh Kementerian Pertanian, salah satunya memangkas persyaratan untuk petani mendapatkan subsidi peremajaan sawit. Pemangkasan itu dengan merevisi Peraturan Menteri Pertanian 03 menjadi Peraturan Menteri Pertanian 19.
"Sehingga tidak ada lagi syarat dan beberapa ketentuan ketentuan lain itu lebih sederhana. Sehingga percepatan realisasi peremajaan sawit kita semakin meningkat. Kedua, transformasi struktural kita lakukan dan juga mendorong Satgas khusus percepatan peremajaan sawit rakyat sehingga kita memetakan zona merah dan zona hijau dan kuning," tutur Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah
Pemangkasan peraturan untuk peremajaan sawit ini juga diharapkan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan juga Kementerian KLHK. Menurutnya kedua kementerian tersebut berkomitmen untuk menyederhanakan syarat subsidi untuk peremajaan sawit itu.
"Sudah kita lakukan banyak hal segera kana kita sampaikan melalui surat edaran baik kementerian KLHK maupun kementerian ATR BPN, terkait penyederhanaan aturan yang selama ini cukup menghambat realisasi PSR kita," tutupnya.
Program PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional. Saat ini rata rata sebesar 3-4 ton/hektare dan umur tanaman di atas 25 tahun.
PSR sendiri melibatkan kementerian/lembaga (K/L) di antaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP) dinilai akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.
.webp)
