.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menolak untuk mengikuti permintaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan langkah setop ekspor bahan baku mineral dalam mendorong hilirisasi. Dalam hal ini, menurutnya IMF menerapkan standar ganda.
Bahlil mengatakan, dirinya mengapresiasi pandangan IMF yang telah dirilisnya lewat laporan bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'. Namun demikian, menurutnya IMF tak perlu ikut campur menyangkut kebijakan yang diambil pemerintah RI.
Bahlil juga mempertanyakan alasan dibalik permintaan IMF tersebut, mengingat IMF sendiri mengakui bahwa kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang baik. Karena itulah, ia menilai IMF melakukan standar ganda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya ada standar ganda yang dibangun. Di saat yang sama negara negara lain melarang ekspor, seperti Amerika, dia melarang ekspor semi konduktor. Kenapa negara kita yang diusik?," kata Bahlil, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Bahlil menduga, ada ketakutan yang timbul dari negara-negara lain ketika melihat Indonesia berada dalam kondisi tren yang bagus. Karena itulah, Indonesia mendapat perlakuan berbeda dengan menyasar pada kebijakan hilirisasi ini.
"Menurut saya ini menyangkut wibawa negara, kedaulatan negara dan dia sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa," kata Bahlil.
Padahal, berdasarkan hasil konsensus G20 Indonesia telah memrakarsai tujuan hilirisasi dan kolaborasi UMKM. Langkah ini pun telah disetujui dan melahirkan suatu konsensus yakni Bali Compenium yang bertujuan memberikan ruang ke masing-masing negara untuk membuat strategi dan langkah kompresif pengelolaan SDA demi meningkatkan nilai tambah tanpa intervensi.
"Jadi menurut saya sesuatu nggak terlalu mencerminkan pandangan yang objektif untuk pembangunan negara kita. Ini IMF lagi tidur, dia nggak membaca konsesus hasil G20," imbuhnya.
Di sisi lain, Indonesia sendiri memiliki cita-cita untuk bisa keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Menurut Bahlil, RI tak hanya butuh meningkatkan pendapatan per kapita. Syarat lainnya adalah industrialisasi dan salah satu jalannya ialah dengan hilirisasi ini.
"Dalam sebuah sejarah panjang, menjadi negara maju mereka perlu merubah pola. Mereka memahami dan menyadari untuk menciptakan nilai tambah dan mendorong jadi negara maju dengan hilirsasi. Contoh Inggris, abad ke-16 melarang ekspor wol. Dan sampai abad 17, seluruh bahan baku tekstil dia kuasai dan jadi negara hebat," ujarnya.
Dalam hal ini, Bahlil heran seolah Indonesia tidak boleh mengikuti jejak mereka lewat hilirisasi industri ini. Bahlil pun menyatakan, Indonesia sudah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Ia juga menegaskan, tidak akan mengikuti permintaan yang dilayangkan oleh IMF untuk berhenti menyetop ekspor bahan-bahan baku mentah mineral lainnya.
"Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiyai Ma'ruf Amin. Yang kedua, larangak ekspor tetap akan kita lakukan. Kalau mau gugat kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh (setop ekapor), kita tidak? Yang bener aja, negara ini sudah merdeka," ujarnya.
(rrd/rir)
