.webp)
Pertemuan Biden dan Jokowi di AS beberapa waktu lalu memberi harapan positif bagi perundingan perjanjian mineral kritis antara kedua pihak. Kendati demikian, terdapat dua isu yang masih perlu menjadi perhatian untuk menggolkan perundingan tersebut.
Pertama adalah mendorong pembentukan ekosistem pengolahan mineral kritis di Indonesia yang sebisa mungkin tidak melibatkan foreign entities of concern (FEOC). Di satu sisi, Pemerintah Indonesia tidak ingin membatasi arus investasi yang masuk hanya dari negara tertentu saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi, di sisi yang lain ada baiknya juga bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi sumber investasi agar tidak bergantung kepada hanya satu sumber saja. Hal ini sebetulnya sudah coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang telah aktif menarik investasi dari berbagai negara, sehingga kini telah terdapat beberapa cluster investor pada sektor pengolahan mineral kritis, termasuk cluster yang melibatkan FEOC secara minim.
Isu kedua, yakni terkait isu ketenagakerjaan dan lingkungan. Hal ini pun sudah Indonesia coba lakukan dengan peningkatan upaya menegakan aturan terkait ESG (Environment, Social, and Governance).
Industri manufaktur dan industri pengolahan mineral di Indonesia saat ini terus didorong untuk mengikuti standar ESG internasional agar produk hasil olahan nikel dan kobalt Indonesia tergolong sebagai produk yang bersih dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
Meski penerapan prinsip ESG di Indonesia belum sempurna, pada hakikatnya tentu tidak ada pemerintah yang lebih peduli terhadap lingkungan dan tenaga kerja Indonesia selain Pemerintah Indonesia yang terus berupaya membenahi implementasi dari prinsip tersebut.
Terlebih, upaya Indonesia untuk menerapkan ESG dengan lebih baik juga akan turut membantu Indonesia mengakses pasar negara atau kawasan lain dengan standar ESG yang juga ketat seperti Uni Eropa.
Menyelesaikan perundingan perjanjian mineral kritis antara Indonesia dan AS memang tidak mudah, terdapat beberapa isu dan perbedaan yang dimiliki kedua negara. Walau demikian, terlepas dari tantangan tersebut, terdapat potensi kerja sama saling menguntungkan dan saling melengkapi yang tidak dapat diabaikan kedua negara begitu saja.
Seperti Biden katakan bahwa Indonesia dan AS merupakan critical partners untuk satu sama lain, dan perjanjian mineral kritis antara kedua negara dapat menjadi langkah konkret untuk mengejawantahkan aspirasi Biden tersebut menjadi aksi.
Pengamat Kebijakan Investasi Indonesia
Heldy Satrya Putera
(ang/ang)
