Pusat Pengembangan Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya menyoroti fenomena meningkatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu ketidakseimbangan regulasi antara rokok legal dan rokok illegal di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).
Direktur PPKE FEB UB, Candra Fajri Ananda berpandangan, tingginya dukungan publik menunjukkan bahwa masyarakat memandang isu ini sebagai masalah nasional yang memerlukan tindakan cepat dan solusi kebijakan berbasis riset akademik, bukan sekadar wacana political statement.
"Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan fiskal dan regulasi tembakau yang dinilai tidak seimbang serta menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan pemerintah dan industri hasil tembakau legal," tegas Candra dalam keterangan tertulis, Kamis (04/12/2025).
Berdasarkan pantauan PPKE di media sosial, banyak yang menyoroti bahwa kenaikan tarif cukai tanpa pengawasan yang memadai justru mendorong perpindahan konsumsi ke rokok ilegal, dan bukan mengurangi jumlah perokok.
Ini tidak hanya menjadi wadah ekspresi netizen, tetapi juga berfungsi sebagai tekanan sosial kolektif agar pemerintah bergerak cepat memperkuat pengawasan, menutup celah distribusi ilegal, dan menyusun kebijakan yang lebih adil bagi seluruh pelaku IHT.
Respons publik yang besar muncul seiring publikasi hasil kajian PPKE UB yang kemudian ramai dibahas dan disebarkan secara masif oleh pengguna media sosial.
Sentimen positif dalam diskusi daring mencapai 73,87% yang menunjukkan bahwa masyarakat luas mendukung upaya untuk menghentikan peredaran rokok ilegal dan mendorong pemerintah segera merumuskan roadmap kebijakan IHT yang lebih komprehensif dan seimbang.
"Antusiasme publik meningkat setelah sejumlah akun pengguna Twitter mulai mengunggah dan membagikan temuan penting dari dokumen kajian PPKE FEB UB yang menyoroti dampak kebijakan tarif cukai terhadap perilaku konsumsi rokok di Indonesia," ujar Candra.
(ara/ara)