Rabu, 15 Nov 2017 16:41 WIB
Ini Saran ke Jokowi yang Lagi Gencar Bangun Infrastruktur
Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Dalam tiga tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membangun infrastruktur. Berbagai proyek infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, digeber dari Sumatera hingga Papua.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyarankan berbagai pembangunan infrastruktur itu harus terkoneksi satu dengan yang lainnya. Misalnya, bangun pelabuhan harus dibarengi dengan pembangunan jalan ke kawasan industri.
"Coba semua kementerian terkait infrastruktur paparkan satu peta Indonesia taruh petanya kemudian dijahit sehingga nyambung. Bikin pelabuhan, bikin bandara jalannya enggak ada," lata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio dalam diskusi di Restoran Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).
Selain itu, menurut Agus, pemerintah perlu merencanakan dengan matang sumber anggaran untuk membiayai aneka proyek infrastruktur itu. Jangan sampai, proyek infrastruktur terkendala di tengah jalan gara-gara anggaran tersendat.
"Presiden mau bikin kereta, pelabuhan, lalu menterinya bilang siap langsung dibangun, ujung-ujungnya pembiayaannya enggak ada. Kenapa diperintahkan bangun siap, lalu kembali buatlah studi 3 alternatif presentasikan ke Presiden lalu bisa diturunkan pembiayannya," kata Agus.
Senada, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, mengatakan menggenjot infrastruktur juga harus memperhatikan ketersediaan dana.
"Kendala adanya keterbatasan anggaran pemerintah sehingga harus genjot pendapatan (pajak)," kata Eddy.
Sementara itu, Politisi Gerindra Ferry Juliantono mengatakan menggenjot pertumbuhan ekonomi tak semata-mata melalui pembangunan infrastruktur karena manfaatnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak dalam jangka pendek bisa dilalukan dengan menyalurkan dana ke desa dan pendistribusian lahan kepada masyarakat untuk digunakan untuk hal-hal yang produktif.
"Justru pengaliran uang ada monetasi pedesaan. Kalau di Vhina land reform ada distribusi tanah berikan kesempatan kepada masyarakat bangun pertumbuhan ekonomi dan daya beli," kata Ferry.
(ara/hns)
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyarankan berbagai pembangunan infrastruktur itu harus terkoneksi satu dengan yang lainnya. Misalnya, bangun pelabuhan harus dibarengi dengan pembangunan jalan ke kawasan industri.
"Coba semua kementerian terkait infrastruktur paparkan satu peta Indonesia taruh petanya kemudian dijahit sehingga nyambung. Bikin pelabuhan, bikin bandara jalannya enggak ada," lata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio dalam diskusi di Restoran Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).
Selain itu, menurut Agus, pemerintah perlu merencanakan dengan matang sumber anggaran untuk membiayai aneka proyek infrastruktur itu. Jangan sampai, proyek infrastruktur terkendala di tengah jalan gara-gara anggaran tersendat.
"Presiden mau bikin kereta, pelabuhan, lalu menterinya bilang siap langsung dibangun, ujung-ujungnya pembiayaannya enggak ada. Kenapa diperintahkan bangun siap, lalu kembali buatlah studi 3 alternatif presentasikan ke Presiden lalu bisa diturunkan pembiayannya," kata Agus.
Senada, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, mengatakan menggenjot infrastruktur juga harus memperhatikan ketersediaan dana.
"Kendala adanya keterbatasan anggaran pemerintah sehingga harus genjot pendapatan (pajak)," kata Eddy.
Sementara itu, Politisi Gerindra Ferry Juliantono mengatakan menggenjot pertumbuhan ekonomi tak semata-mata melalui pembangunan infrastruktur karena manfaatnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak dalam jangka pendek bisa dilalukan dengan menyalurkan dana ke desa dan pendistribusian lahan kepada masyarakat untuk digunakan untuk hal-hal yang produktif.
"Justru pengaliran uang ada monetasi pedesaan. Kalau di Vhina land reform ada distribusi tanah berikan kesempatan kepada masyarakat bangun pertumbuhan ekonomi dan daya beli," kata Ferry.
