Banyak Kecelakaan Konstruksi, Pemerintah Bentuk Komite Pengawas

Jakarta - Maraknya kecelakaan konstruksi yang terjadi belakangan ini membuat pemerintah mengambil langkah. Pekan depan, pemerintah akan membentuk Komite Keselamatan Konstruksi.

"Launching hari Senin," kata Kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin menghadiri diskusi 'Mencari Solusi Dari Akar Permasalahan Keselamatan Pekerja Konstruksi, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Untuk permulaan, komite ini diperuntukkan melakukan pengawasan proyek-proyek konstruksi yang dianggap berisiko tinggi.

"Ruang lingkup untuk sementara kan fokus dulu yang high risk dulu, yang ditangani nanti akan diselesaikan ke seluruh Indonesia," paparnya.

Proyek high risk, kata dia yang nilainya di atas Rp 1 miliar dan menggunakan teknologi tinggi. Adapun anggota di dalamnya diputuskan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono.

"Anggotanya sesuai dengan keputusan Pak Menteri dibagi terhadap sub komite, komite dibentuk ada sub komite SDA (sumber daya air), kemudian ada komite menangani masalah gedung dan ada komite menangani masalah jembatan. Nah masing-masing itu kurang lebih 6 orang," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa perlu ada sanksi yang diberikan untuk pihak proyek yang sebabkan kecelakaan konstruksi. Hal itu agar ke depannya lebih berhati-hati.

"Menurut saya kita perlu perbaiki mekanisme pengawasan. Yang tidak kalah penting beri punishment (hukuman) atau tindakan bagi pengusaha yang tidak ikuti SOP dan standar yang berlaku," katanya.

Hal itu perlu ditindak tegas, karena menurutnya, jika hal itu dibiarkan tanpa adanya sikap tegas dari regulator, maka kecelakaan konstruksi bakal terus terjadi tanpa ada pembenahan dari pihak pengerja proyek.

"Kalau tak ada pengawasan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), atau PU (Kementerian PUPR), atau pun Dinas PU atau Kementerian Perhubungan, atau institusi yang diberi tanggung jawab jadi pengawas, saya kira nanti pasti akan terjadi masalah," lanjut dia.

Sanksi yang diberikan akibat kecelakaan proyek pun bermacam-macam. Namun dia mencontohkan sanksi yang diberikan tidak malah menghambat pembangunan proyek konstruksi.

"Katakanlah perusahaan nasional, BUMN, atau swasta mungkin kalau proyek ada 100 dalam setahun, ini karena ada kecelakaan 1, tahun depan harus dikurangi jumlah proyek. Mungkin turun jadi 90. Kalau dia bisa perbaiki, enggak ada kecelakaan kerja dinaikkan lagi jumlah proyeknya," tambahnya.

Dalam acara tersebut, juga hadir Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPera, Syarief Burhanuddin, Kepala Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) RusIan Rivai, Ketua Umum APPAKSI (Asosiasi Pengusaha dan Pemilik AIat Konstruksi Indonesia) SjahriaI Ong, WakiI Ketua Umum AMBI (Asosiasi Masyarakat Baja Indonega) Singgih Wasesa, Ketua Umum APPPI (Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia) Wilfred Singkali, Ketua Umum A2K4 (Asosiasi AhIi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia) Lazuardi Nurdin, Wakil Ketua GAPENSI HM Suaib Didu, Universitas Indonesia Rosmaqiani Arifuddin

(zlf/zlf)