.webp)
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penandatangan pengusahaan jalan tol (PPJT) tol Semarang-Demak bisa dilakukan September 2019.
Hal ini seiring dengan sudah terbentuknya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh konsorsium PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), dan PT Misi Mulia Metrical yang diberi nama PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, penandatanganan ini akan dilakukan serentak pada September dengan dua perjanjian lagi. Kedua perjanjian tersebut yakni, penandatanganan bersama Kementerian Keuangan sebagai penjamin dan kredit investasi bersama dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danang menjelaskan, saat ini proses penandatanganan kontrak masih menunggu respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Peranan Sri Mulyani sangat penting agar proyek jalan tol tanggul laut ini mendapatkan penjaminan dari PT PII.
"Tergantung pak Menteri PU (Basuki Hadimuljono) tapi juga sangat tergantung pada Menkeu karena mereka proyek ini kan ada penjaminan oleh PT PII," ucapnya.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penandatangan pengusahaan jalan tol (PPJT) tol Semarang-Demak bisa dilakukan September 2019.
Hal ini seiring dengan sudah terbentuknya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh konsorsium PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), dan PT Misi Mulia Metrical yang diberi nama PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan, penandatanganan ini akan dilakukan serentak pada September dengan dua perjanjian lagi. Kedua perjanjian tersebut yakni, penandatanganan bersama Kementerian Keuangan sebagai penjamin dan kredit investasi bersama dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).
"Kalau semua berjalan dengan lancar harapannya bulan bulan September akan dilakukan penandatanganan tiga sekaligus satu PPJT, kemudian penjamin, ketiga kredit investasi perjanjian oleh PT PII," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Danang menjelaskan, saat ini proses penandatanganan kontrak masih menunggu respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Peranan Sri Mulyani sangat penting agar proyek jalan tol tanggul laut ini mendapatkan penjaminan dari PT PII.
"Tergantung pak Menteri PU (Basuki Hadimuljono) tapi juga sangat tergantung pada Menkeu karena mereka proyek ini kan ada penjaminan oleh PT PII," ucapnya.
