-
Pemerintah Indonesia dan Jepang akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman mengenai proyek Kereta Kencang Jakarta-Surabaya (JKT-SBY). Nota kesepahaman tersebut ditandatangani hari ini, Selasa 24 September 2019.
Dengan demikian, Jepang dipastikan bakal menggarap proyek kereta kencang tersebut. Namun ada persyaratan yang diminta Indonesia agar dipenuhi oleh Jepang, salah satunya adalah pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Biaya pembangunannya diperkirakan Rp 60 triliun. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta biayanya tidak membengkak. Berikut informasi selengkapnya.
Kesepakatan rencana pembangunan tersebut ditandangani hari ini, Selasa 24 September 2019.
"(Hari ini) kita akan tandatangan dengan pemerintah Jepang, MoU untuk Kereta Cepat Jakarta-Surabaya," kata Budi Karya di kantornya, Senin (23/9/2019).
Penandatanganan tersebut, utamanya dalam rangka melaksanakan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang dilakukan oleh pihak Jepang.
"Kereta Cepat Jakarta-Surabaya itu memang yang melakukan FS adalah Japan International Cooperation Agency (JICA)," sebutnya.
Berdasarkan agenda resmi Kementerian Perhubungan, penandatanganan akan dilaksanakan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pukul 14.30 WIB.
Penandatanganan Summary Record on Java North Line Upgrading Project atau Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor Jakarta-Surabaya itu akan disaksikan langsung oleh Budi Karya.
Budi Karya mengatakan, pihaknya meminta agar penggunaan TKDN minimal 40%. Tapi itu belum pasti.
"Ya memang TKDN kita maunya minimal 40%, kalau bisa lebih ya, tapi nggak tahu nanti seperti apa," kata dia di kantornya, Senin (23/9/2019).
"Pembangunan itu tidak hanya semata-mata membangun tetapi ada konten TKDN itu harus kita minta lebih tinggi," lanjutnya.
Menurut Budi, untuk penyediaan prasarana Kereta Kencang Jakarta-Surabaya sudah banyak yang bisa dikerjakan oleh Indonesia. Namun untuk pembangunan rel, Indonesia memang belum begitu mampu.
Dia menjelaskan, untuk rolling stock (rangkaian kereta), akan dirakit di Jepang, tapi Budi meminta agar ada keterlibatan Indonesia. Jadi ada perakitan tertentu yang bisa dikerjakan di dalam negeri.
"Rolling stock itu cuma 20% dari total investasi, sebagian kita bisa laksanakan. Bahkan saya usulkan kalau bisa ada satu perakitan yang ada di Indonesia ya, bukan kita terima utuh dari Jepang," tambahnya.
Budi Karya menjelaskan, pembangunan proyek tersebut harus bisa tetap berjalan tanpa harus membuat biayanya bertambah secara signifikan.
"Kita sudah ada acara-ancar waktu itu Rp 60 triliun ya. Tentunya kita akan optimasikan, optimasi yang kita lakukan adalah bagaimana nilainya tidak terlalu lebih tapi bisa dicapai," kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).
Dia memahami bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi investasi proyek tersebut.
"Karena memang ada ekspektasi kita yang sangat menyita investasi, ada beberapa bagian yang harus kita perbaiki elevasinya, tikungannya, sehingga itu membutuhkan suatu investasi," jelasnya.
Selain itu, menurut Budi proyek tersebut tidak main-main maka harus memperhatikan untuk jangka panjang. Hal itu juga akan mempengaruhi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan.
"Yang kedua memang kualifikasi daripada infrastruktur ini kita juga kita harapkan menjadi suatu kualifikasi yang untuk long term. Jadi memang kita akan serius untuk membangunnya," tambahnya.
.webp)
