Jumat, 27 Sep 2019 20:10 WIB
Bangun Bendungan dan Drainase Ibu Kota Baru, PUPR DP Rp 500 M
Lahan ibu kota baru/Foto: Eduardo Simorangkir
FOKUS BERITA
Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim
Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru rencananya akan dimulai pada 2020. Pemerintah pun sudah menyiapkan dana awal.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri pada tahap awal akan membangun drainase dan beberapa bendungan. Diperkirakan dana awal mencapai sekitar Rp 500 miliar.
"Saya kan mau bangun jalan drainase dan bendungan itu Rp 400-500 Miliar. Itu uang muka. Kalau 3-6 bulan bisa serap berapa," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Menurut Basuki, anggaran untuk untuk pembangunan IKN baru di tahap awal mulai cair di semester II tahun depan dari Kementerian Keuangan. Uang yang cair hanya sekadar uang muka.
"Jadi Menkeu sudah bilang kalau mau tahun depan paling tidak semester 2 atau kuartal IV. Jadi paling uang muka saja, jadi akan ada revisi DIPA. Jadi bisa direvisi," tambahnya.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan Pemerintah pada RAPBN tahun anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 2 triliun.
"Sudah ada, totalnya sekitar Rp 2 triliun," kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Bambang mengatakan, anggaran sebesar Rp 2 triliun itu tersebar ke beberapa kementerian. Namun, dirinya tidak mengetahui secara jelas kementerian apa yang mendapat alokasi anggaran pemindahan ibu kota.
"Tersebar di beberapa kementerian. Ada 5 atau 6 (kementerian) yah," jelasnya.
Dapat diketahui, anggaran yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota negara adalah Rp 466 triliun, di mana yang bersumber dari anggaran negara alias APBN adalah 19%. Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.
Simak Video "Dear Pemerintah, Waspadai Isu Lingkungan yang Bisa Muncul di Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri pada tahap awal akan membangun drainase dan beberapa bendungan. Diperkirakan dana awal mencapai sekitar Rp 500 miliar.
"Saya kan mau bangun jalan drainase dan bendungan itu Rp 400-500 Miliar. Itu uang muka. Kalau 3-6 bulan bisa serap berapa," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Baca juga: Begini Proses Korsel Pindahkan Ibu Kota |
"Jadi Menkeu sudah bilang kalau mau tahun depan paling tidak semester 2 atau kuartal IV. Jadi paling uang muka saja, jadi akan ada revisi DIPA. Jadi bisa direvisi," tambahnya.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan Pemerintah pada RAPBN tahun anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 2 triliun.
"Sudah ada, totalnya sekitar Rp 2 triliun," kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Bambang mengatakan, anggaran sebesar Rp 2 triliun itu tersebar ke beberapa kementerian. Namun, dirinya tidak mengetahui secara jelas kementerian apa yang mendapat alokasi anggaran pemindahan ibu kota.
"Tersebar di beberapa kementerian. Ada 5 atau 6 (kementerian) yah," jelasnya.
Dapat diketahui, anggaran yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota negara adalah Rp 466 triliun, di mana yang bersumber dari anggaran negara alias APBN adalah 19%. Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.
Simak Video "Dear Pemerintah, Waspadai Isu Lingkungan yang Bisa Muncul di Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(das/zlf)
FOKUS BERITA
Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim
