Minggu, 20 Okt 2019 11:03 WIB
Kemenkeu Kenalkan Inovasi Skema Biaya Bangun Infrastruktur di Aceh
Foto: DJPPR Kemenkeu
Jakarta - Saat ini masyarakat dan para investor harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur tak hanya bisa dilakukan melalui skema pembiayaan dari APBN. Namun, ada juga skema lain yang lebih kreatif dan inovatif.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Aceh, Safuadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh Melalui Berbagai Skema Pembiayaan' di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
"Kita tidak bisa menunggu dana APBN untuk bisa menutupi gap infrastruktur khususnya di Aceh ini, perlu skema lain yang kreatif dan inovatif, sehingga kita mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2019).
Dalam diskusi tersebut hadir beberapa narasumber dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan dihadiri perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Aceh, Bank BUMN/BUMD di Aceh, investor serta civitas akademika Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Adapun beberapa tokoh yang hadir antara lain Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengelolaan Aset SBSN Agus P Laksono, Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I Syahruddin dan Kepala Subdirektorat Dukungan Pemerintah Jimmy Situmorang.
Masing-masing narasumber itu menjelaskan skema pembiayaan yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk membangun infrastruktur di Aceh, baik melalui instrumen pinjaman, skema SBSN/Project Financing Sukuk dan Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
Kreasi dan inovasi skema pembiayaan terus dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas dan merata di seluruh Indonesia.
Kapasitas APBN yang terbatas menuntut penggunaan skema pembiayaan non-APBN dengan menggerakkan partisipasi masyarakat/investor melalui investasi di instrumen Surat Berharga Negara, pelibatan swasta atau badan usaha melalui skema KPBU dan penugasan khusus oleh pemerintah kepada BUMN untuk membangun infrastruktur layanan publik.
Sebelumnya telah ada beberapa proyek di Aceh yang dibiayai menggunakan instrumen pinjaman, skema SBSN dan KPBU. Di antaranya adalah gedung perkuliahan UIN Ar Raniry yang dibiayai Pinjaman dan SBSN, proyek RSUD dr Zainoel Abidin yang dibiayai dari KPBU, serta Fly Over Simpang Surabaya dan Underpass Beurawe yang dibiayai dari SBSN.
Dengan FGD ini diharapkan dapat meningkatkan geliat pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh melalui skema-skema kreatif dan inovatif sehingga akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di Provinsi Aceh. (akn/akn)
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Aceh, Safuadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh Melalui Berbagai Skema Pembiayaan' di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
"Kita tidak bisa menunggu dana APBN untuk bisa menutupi gap infrastruktur khususnya di Aceh ini, perlu skema lain yang kreatif dan inovatif, sehingga kita mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2019).
Dalam diskusi tersebut hadir beberapa narasumber dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan dihadiri perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Aceh, Bank BUMN/BUMD di Aceh, investor serta civitas akademika Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Adapun beberapa tokoh yang hadir antara lain Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengelolaan Aset SBSN Agus P Laksono, Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I Syahruddin dan Kepala Subdirektorat Dukungan Pemerintah Jimmy Situmorang.
Masing-masing narasumber itu menjelaskan skema pembiayaan yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk membangun infrastruktur di Aceh, baik melalui instrumen pinjaman, skema SBSN/Project Financing Sukuk dan Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
Kreasi dan inovasi skema pembiayaan terus dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas dan merata di seluruh Indonesia.
Kapasitas APBN yang terbatas menuntut penggunaan skema pembiayaan non-APBN dengan menggerakkan partisipasi masyarakat/investor melalui investasi di instrumen Surat Berharga Negara, pelibatan swasta atau badan usaha melalui skema KPBU dan penugasan khusus oleh pemerintah kepada BUMN untuk membangun infrastruktur layanan publik.
Sebelumnya telah ada beberapa proyek di Aceh yang dibiayai menggunakan instrumen pinjaman, skema SBSN dan KPBU. Di antaranya adalah gedung perkuliahan UIN Ar Raniry yang dibiayai Pinjaman dan SBSN, proyek RSUD dr Zainoel Abidin yang dibiayai dari KPBU, serta Fly Over Simpang Surabaya dan Underpass Beurawe yang dibiayai dari SBSN.
Dengan FGD ini diharapkan dapat meningkatkan geliat pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh melalui skema-skema kreatif dan inovatif sehingga akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di Provinsi Aceh. (akn/akn)
