Hongaria Mau Guyur Rp 7 Triliun Biayai Infrastruktur RI

Hongaria Mau Guyur Rp 7 Triliun Biayai Infrastruktur RI

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kamis, 23 Jan 2020 10:43 WIB
Foto: Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria PΓ©ter SzijjΓ‘rtΓ³/Eduardo Simorangkir - detikcom
Jakarta -

Hongaria menawarkan pembiayaan investasi ke Indonesia sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun (kurs Rp 14.000/US$). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria PΓ©ter SzijjΓ‘rtΓ³ saat ditemui usai breakfast meeting di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Pembiayaan investasi tersebut nantinya akan disalurkan lewat sebuah kesepakatan Hungary Indonesia Investment. Sejumlah proyek infrastruktur siap dibiayai dari pendanaan ini, di antaranya di bidang transportasi dan penyediaan air minum.

"Kita telah membuat Hungary-Indonesia Investment Fund dengan nilai US$ 500 juta untuk investasi di bidang infrastruktur transportasi atau spam (sistem penyediaan air minum)," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Belum diketahui proyek apa saja yang nantinya akan didanai dari pendanaan ini, namun sejauh ini ada rencana melanjutkan proyek penyediaan air minum yang sebelumnya telah terlaksana hingga 31 Desember 2019 lalu. Termasuk mengenai pendanaan untuk proyek infrastruktur di ibu kota baru Indonesia.

"Sebenarnya ini harus lebih difinalkan nanti. Kami akan ada fund manager dan konsep untuk membicarakan pembangunan atau proyek apa yang akan dipakai dari investasi ini," kata PΓ©ter.

ADVERTISEMENT

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya ingin melanjutkan kerja sama untuk pendanaan proyek penyediaan air minum di 36 ibu kota kecamatan di Indonesia. Penyediaan air minum dipilih karena kerja sama sebelumnya, yakni IKK water supply program and small water treatment plan for scarcity area yang juga didanai oleh Hongaria telah berlangsung dengan baik.

"Dengan keberhasilan itu mereka menawarkan yang kedua. Berapa kebutuhannya, itu masih didiskusikan lagi juga dengan Bappenas. Tapi air bersih jadi prioritas karena dalam lima tahun kemarin nggak tercapai. Untuk percepat itu kita ingin mereka tetap bisa support itu," jelasnya.




(eds/zlf)

Hide Ads