.webp)
Proyek normalisasi kali Ciliwung jadi sorotan setelah banjir berkali-kali merendam Jakarta sejak awal tahun ini. Pasalnya, proyek ini menjadi salah satu program antibanjir di Jakarta.
Yang jadi masalah proyek ini justru mandek sejak tahun 2018, sehingga tidak maksimal meminimalisir banjir yang terjadi. Dari catatan detikcom, dihimpun Jumat (28/2/2020) normalisasi baru selesai dilakukan pada 16 km bantaran kali dari target total 33 km.
Proyek normalisasi pertama kali dicetuskan oleh Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai langkah menanggulangi banjir besar pada 2012.
Proyek normalisasi pun berjalan sejak Desember 2012, namun memasuki tahun 2018 proyek ini mandek karena pembebasan lahan berhenti dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sejak 2018 sampai dengan sekarang kegiatan normalisasi Sungai Ciliwung vakum. Kami belum bisa melanjutkan normalisasi sungai Ciliwung, masih 17,5 km lagi karena lahannya belum bebas," ungkap Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah, kepada detikcom, Rabu (1/1/2020).
Normalisasi sendiri dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai di Jakarta. Banyak hal yang menyebabkan menyempitnya sungai, mulai dari pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, hingga penyalahgunaan untuk permukiman.
Untuk itu, menurut Bambang pemerintah melakukan normalisasi sebagai upaya meningkatkan kapasitas sungai agar bisa menampung lebih banyak debit air. Khususnya, saat air meluap supaya tidak membanjiri wilayah di sekitar kali Ciliwung.
"Normalisasi itu membuat kapasitas atau daya tampung sungai mampu menampung debit banjir. Kemudian bisa mengalirkannya ke hilir. Kita juga pasti langsung ajukan anggaran buat normalisasi diteruskan kalau ada lahannya," ungkap Bambang.
