Kenaikan anggaran juga akan dimanfaatkan untuk dukungan infrastruktur, seperti pembangunan jalan akses, bandara, dan pelabuhan. Program ini berada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selanjutnya tetap didukung oleh program peningkatan kapasitas SDM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut Suharso menyebut, untuk K/L yang terlibat dalam program pemulihan ekonomi nasional juga akan mengalami penambahan anggaran non operasional sebesar 55% atau Rp 56,5 triliun dibandingkan pada RAPBN 2020.
Sebanyak 41 proyek unggulan ini antara lain sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, antara lain pengembangan Bandara Bintuni oleh Kementerian Perhubungan, pembangunan jalanan akses kawasan industri Bintuni ruas Bintuni-Susumuk oleh Kementerian PUPR, lalu pelatihan 3in1 bagi calon tenaga kerja industri yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian.
Selanjutnya ada juga jaringan pelabuhan utama terpadu yang mengintegrasikan K/L dengan BUMN. Seperti Pelabuhan Sorong, Bitung, Makassar, Kijing, Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak.
"Ini akan dibahas lebih detil, yang saya ingatkan, 2021 tahun pemulihan kita dan kita berharap bisa memahami keadaan, jadi jangan itu Pak Askolani (Dirjen Anggaran) dipelototin dan dimarahin K/L karena turun. Itu memang keadaan dan kita harus disiplin dengan kita punya RKP dan mudah mudahan pada 2022 kita bisa lebih baik lagi. Dan mengejar apa yang kita tinggalkan atau tertinggal pada 2021 dan 2020 ini," ungkapnya.
Simak Video "PPP Bicara Kemungkinan Koalisi dengan NasDem-PAN"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)
