.webp)
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto membeberkan beberapa dampak pandemi COVID-19 terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi. Salah satu dampaknya tentu terkait pemotongan anggaran pelaksanaan proyek-proyek Kementerian PUPR.
"Kita melakukan pemotongan perubahan atau realokasi anggaran dan refocusing anggaran terhadap COVID-19," ujar Trisasongko dalam konferensi pers, Jumat (12/6/2020).
Adapun besarnya anggaran Kementerian PUPR yang dipotong untuk penanganan COVID-19 ialah sebesar Rp 44,5 triliun dari total Rp 120 triliun. Sehingga, sisa Dipa Kementerian PUPR saat ini sekitar Rp 75 triliun.
Dampak COVID-19 lainnya terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi adalah keterlambatan penyelesaian proyek. Trisasongko mengakui adanya perlambatan pengerjaan proyek akibat COVID-19 ini, namun mengatasi hal tersebut pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi khusus.
"Kami juga mulai merasakan proyek-proyek kami yang sedang berjalan ini terkendala dalam proses mobilisasi dan ketersediaan tenaga kerja atau material atau peralatan. Untuk mengatasi terjadinya perlambatan penyelesaian proyek kita akhirnya melakukan penghentian pekerjaan sementara apabila proyek itu terletak di zona merah," paparnya.
Selain itu, dampak lainnya adalah terjadinya peningkatan biaya pelaksanaan.
"Kemudian ada juga pengaruh dalam peningkatan biaya pelaksanaan karena ada status PSBB dan physical distancing ini berpengaruh pada pekerjaan konstruksi seperti mobilisasi material, peralatan, tenaga kerja dan peningkatan biaya riil," sambungnya.
Terakhir, dampak yang mungkin bisa terjadi adalah potensi sengketa konstruksi.
"Walaupun yang nomor empat ini belum terjadi saat ini, ini ada potensi sengketa konstruksi, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi, ini hanya potret kami sudah melakukan persiapan," tambahnya.
Lalu, bagaimana progres pembangunan proyek infrastruktur PUPR sejauh ini?
Trisasongko memaparkan setidaknya dari total 5.564 paket proyek Kementerian PUPR, 43% (2.373) di antaranya berhasil terlaksana dengan lancar.
"Walaupun ada realokasi dan refocusing anggaran, ini berdasarkan data awal Mei 2020 kami mempunyai total paket sebesar 5.563 paket, dan ini sudah terkontrak hampir 50% nya," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paket-paket tersebut terdiri dari proyek Dirjen Sumber Daya Air yang terkontrak sebanyak 37% dari total 2.274 paket, Dirjen Bina Marga yang terkontrak 64% dari total 1.765 paket, Dirjen Cipta Karya 26% dari total 1.018 paket, Dirjen Penyediaan Perumahan terkontrak 33% dari total 387 paket dan SI BBPI terkontrak 13% dari total 119 paket pekerjaan PUPR.
(dna/dna)
