Selain memperoleh bantuan modal dari Pemerintah, HK juga mencari alternatif pembiayaan antara lain sekuritisasi aset dari ruas JORR S dan Akses Tanjung Priok (ATP), viability Gap Fund (VGF), penerbitan Global Medium Term Notes (GMTN), dan fasilitas cash deficiency support.
"Kami diberikan pengelolaan jalan tol JORR S dan ATP, dan berdasarkan pemasukan daripada JORR S dan ATP ini kami dapat menerbitkan obligasi sebesar Rp 11 triliun, di mana dananya digunakan untuk pembangunan JTTS. Ada juga dukungan konstruksi 130 km atau senilai Rp 16 triliun di mana dukungan konstruksi ini diambil dari konsesi jalan tol Trans Jawa di mana para operator juga harus melakukan pembangunan 130 km di JTTS. Lalu juga ada VGF untuk tunnel, dan ada ekuitas partner," papar dia
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dengan tingginya kebutuhan investasi tersebut, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) perusahaan meningkat.
"DER perusahaan kami pada akhir 2019 sudah cukup tinggi mencapai 2,78 kali. Mungkin sebagai benchmark untuk komersial biasanya DER yang diinginkan oleh perbankan atau kreditur adalah 2,25 kali. Namun DER yang tinggi ini sebenarnya sebagian besar berasal daripada utang-utang yang dijamin Pemerintah terkait dengan pembangunan JTTS," pungkas Hilda.
(hns/hns)