Luhut Bicara Proyek Bandara Bali Hingga Reformasi Sistem Keuangan RI

Selain itu, dikatakan dia, pemerintah menyediakan Rp 27 triliun untuk membebaskan lahan proyek jalan tol di Jawa dan Sumatera. Luhut mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol menjadi strategi pemerintah mendatangkan banyak investasi ke tanah air.

"Strategi pemerintah mendorong investasi demi Indonesia bangkit, ini penting investasi, karena kalau tidak ada investasi FDI dan domestik investment kita repot juga," katanya.

Tol Trans Sumatera sepanjang 2.974 km ditarget selesai pada 2024. Koridor utama pembangunannya sepanjang 2.046 km dan koridor pendukung 928 km. Menurut Luhut, seluruh pembebasan tanah pada proyek itu sudah ditanggung pemerintah.

"Tol Sumatera itu 2.700 km itu bulan itu kami bayar semua tanahnya," ungkapnya.

Tidak sampai di situ, Luhut juga menceritakan rencana pemerintah mereformasi sistem keuangan nasional. Luhut mengungkapkan alasan pemerintah ingin mereformasi Bank Indonesia (BI). Rencana tersebut dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Dia menceritakan, di tengah krisis yang berasal dari sektor kesehatan ini terdapat kebijakan yang tidak sinkron pada lembaga sektor keuangan dalam hal ini Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ini kita bisa melihat bahwa memang dalam keadaan krisis ada ketidakpasan peraturan perundang-undangan di antara ketiga institusi, Bank Indonesia, LPS, maupun OJK," ujarnya.

Menurut Luhut Presiden Joko Widodo sudah meminta melihat persoalan tidak sinkronnya aturan di antara ketiga lembaga keuangan tersebut, namun tanpa menghilangkan independensi BI. Melalui reformasi sistem keuangan ini, Luhut bilang, Bank Indonesia tugas pokoknya tidak hanya mengurus inflasi, tapi juga ikut menciptakan lapangan kerja.

"Seperti di Bank Sentral Amerika lah, seperti di UK," kata Luhut.

Luhut menambahkan, saat ini sedang dipikirkan untuk mencari formulasi yang tepat terkait reformasi sistem keuangan tersebut.

"Tapi mekanisme dalam krisis seperti ini, instrumen yang ada di 3 tempat ini kelihatannya tidak cukup jadi perlu ada penajaman, ini sedang dipikirkan bagaimana itu bisa dilakukan," tambah Luhut.