Jakarta -
Pemerintah terus berupaya menggerakkan roda perekonomian dengan berbagai strategi. Selain mengejar penanganan sektor kesehatan, pemerintah juga mempercepat kegiatan lain seperti pembangunan infrastruktur.
Saat menjadi pembicara kunci di acara Kuliah Umum FEB Universitas Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan satu per satu rencana pemerintah dalam menyelesaikam sektor kesehatan hingga ekonomi.
Di sektor kesehatan, Luhut mengatakan pemerintah berencana membangun rumah sakit internasional di Jakarta, Bali, dan Medan. Pembangunan rumah sakit ini bagian dari rencana program kawasan kesehatan yang diusung Kementerian BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena masalah kesehatan, rumah sakit, kami putuskan, presiden memutuskan kita bangun international hospital di Bali, di Jakarta, sementara di Medan, itu 3 spot ini pertama," kata Luhut saat menjadi pembicara kunci di acara Kuliah Umum FEB UI secara virtual yang dikutip, Sabtu (19/9/2020).
Pembangunan rumah sakit internasional ini, dikatakan Luhut juga agar masyarakat Indonesia tidak lagi berobat ke luar negeri. Bahkan, pembangunan rumah sakit internasional ini juga sebagai strategi pariwisata nasional.
Masih dalam menangani masalah krisis dari sektor kesehatan, Luhut memastikan program perlindungan sosial berjalan baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia bilang, masyarakat tidak ada yang kelaparan di tengah pandemi Corona karena program perlindungan sosial berjalan baik.
"PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, bansos, prakerja semuanya jalan sehingga tidak ada rakyat kita yang sampai kelaparan," katanya.
Dia mengatakan, pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia juga bisa menjadi contoh bagi negara-negara berkembang di Asia.
Sampai 17 September 2020, pencairan anggaran PEN baru mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6% dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.
Rincinya, realisasi anggaran kesehatan sudah terealisasi sebesar 21% atau Rp 18,45 triliun dari Rp 87,5 triliun, program perlindungan sosial sudah direalisasikan 57,49% atau mencapai Rp 134,4 triliun dari pagu Rp 203,91 triliun, program Sektoral/Pemda sebesar 49,26% atau Rp 20,53 triliun. Lalu, untuk Insentif Usaha sudah terealisasi sebesar 18,43% atau Rp 22,23 triliun dan dukungan UMKM baru terealisasi 41,34% atau Rp 58,74 triliun. Sedangkan realisasi pembiayaan korporasi yang dialokasikan sebesar Rp 53,57 triliun belum ada perkembangannya.
Di sektor infrastruktur, Luhut mengatakan pemerintah mau memulai pembangunan Bandara Bali Utara beserta jalan tolnya. Luhut mengatakan biaya investasi proyek tersebut mencapai Rp 21 triliun.
"Kami baru bicara kemarin, Bandara Utara Bali akan dibangun dengan jalan tolnya, itu biayanya Rp 21 triliun, itu sudah kita mulai," katanya.
Luhut juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali I Wayan Koster. Salah satu kesepakatan dari diskusi tersebut adalah Pemda Bali menangani masalah lahan, termasuk lahan adat.
Sedangkan pemerintah pusat mengurusi pembangunan infrastrukturnya. Luhut menargetkan Bandara Bali Utara ini akan selesai pada tahun 2023.
Selain itu, dikatakan dia, pemerintah menyediakan Rp 27 triliun untuk membebaskan lahan proyek jalan tol di Jawa dan Sumatera. Luhut mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol menjadi strategi pemerintah mendatangkan banyak investasi ke tanah air.
"Strategi pemerintah mendorong investasi demi Indonesia bangkit, ini penting investasi, karena kalau tidak ada investasi FDI dan domestik investment kita repot juga," katanya.
Tol Trans Sumatera sepanjang 2.974 km ditarget selesai pada 2024. Koridor utama pembangunannya sepanjang 2.046 km dan koridor pendukung 928 km. Menurut Luhut, seluruh pembebasan tanah pada proyek itu sudah ditanggung pemerintah.
"Tol Sumatera itu 2.700 km itu bulan itu kami bayar semua tanahnya," ungkapnya.
Tidak sampai di situ, Luhut juga menceritakan rencana pemerintah mereformasi sistem keuangan nasional. Luhut mengungkapkan alasan pemerintah ingin mereformasi Bank Indonesia (BI). Rencana tersebut dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Dia menceritakan, di tengah krisis yang berasal dari sektor kesehatan ini terdapat kebijakan yang tidak sinkron pada lembaga sektor keuangan dalam hal ini Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Ini kita bisa melihat bahwa memang dalam keadaan krisis ada ketidakpasan peraturan perundang-undangan di antara ketiga institusi, Bank Indonesia, LPS, maupun OJK," ujarnya.
Menurut Luhut Presiden Joko Widodo sudah meminta melihat persoalan tidak sinkronnya aturan di antara ketiga lembaga keuangan tersebut, namun tanpa menghilangkan independensi BI. Melalui reformasi sistem keuangan ini, Luhut bilang, Bank Indonesia tugas pokoknya tidak hanya mengurus inflasi, tapi juga ikut menciptakan lapangan kerja.
"Seperti di Bank Sentral Amerika lah, seperti di UK," kata Luhut.
Luhut menambahkan, saat ini sedang dipikirkan untuk mencari formulasi yang tepat terkait reformasi sistem keuangan tersebut.
"Tapi mekanisme dalam krisis seperti ini, instrumen yang ada di 3 tempat ini kelihatannya tidak cukup jadi perlu ada penajaman, ini sedang dipikirkan bagaimana itu bisa dilakukan," tambah Luhut.
Simak Video "Video Luhut: Saya Saksi Hidup, Jokowi Tak Langgar Konstitusi Selama Jabat Presiden"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
