.webp)
Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp 757,68 miliar, dan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 273,68 miliar. Begitu juga dengan dukungan manajemen sebesar Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan perencanaan infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar.
Lalu, dari total pagu anggaran itu, rencana pelaksanaan tender yang terekam dalam sistem e-monitoring sampai status 7 Oktober 2020 baru untuk infrastruktur bidang sumber daya air sebanyak 321 paket senilai Rp 1,9 triliun, infrastruktur konektivitas 50 paket senilai Rp 156,5 miliar, infrastruktur permukiman 45 paket senilai Rp 566,6 miliar, dan perumahan 85 paket senilai Rp 512 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Menurut Basuki, dengan anggaran sebesar itu, paket kegiatannya harus banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan dalam negeri.
"Sekarang ini menurut informasinya, jasa konstruksi atau anggaran konstruksi untuk 2021 ada Rp 414 triliun. Saya kira ini harus lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan Indonesia," ungkapnya.
Para badan usaha di bidang konstruksi pun mengaku siap dengan amanah dari Baduki tadi. Mereka mengaku optimis dengan aksi lelang dini dan jumlah anggaran buat Kementerian PUPR tersebut. Para badan usaha di bidang ini meyakini, infrastruktur RI di tahun akan tumbuh signifikan setelah mengalami perlambatan sepanjang tahun ini.
"Semoga dengan modal ini kita optimis apa yang sudah ditetapkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur kembali rebound lagi di tahun depan," kata Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto.
Namun, tak hanya bergantung modal dari pemerintah, katanya para badan usaha yang ada juga optimis dapat menarik lebih banyak investor dari sebelumnya.
"Teman-teman swasta juga berusaha untuk bagaimana menarik investor sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja yang sudah diundangkan dan sedang disusun RPP-nya," tambahnya.
(fdl/fdl)
