4 Fakta Proyek Antibanjir Jakarta yang Belum Rampung

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 22 Feb 2021 19:30 WIB
Permasalahan pembebasan lahan masih jadi hambatan utama mandeknya proyek normalisasi kali Ciliwung. Proyek ini sendiri dinilai dapat meminimalisir banjir di Jakarta.
Foto: Herdi Alif Al Hikam
Jakarta -

Jakarta kembali dilanda banjir. Padahal, ibu kota Indonesia ini punya sejumlah proyek penangkal atau antibanjir, salah satunya normalisasi Sungai Ciliwung.

Lalu bagaimana perkembangannya? Berikut faktanya:

1. Terealisasi 16 Km Sejak 2018

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan sepanjang 33 kilometer (km) tapi yang terealiasi sampai saat ini baru 16 km. Realisasi ini tak mengalami perubahan sejak 2018.

"Jadi kalau Ciliwung kita mau normalisasi rencananya 33 km, tapi baru terealisasi kurang lebih 16 km, jadi 17 km masih akan dilaksanakan. Nanti bekerja sama dengan pemerintah DKI untuk penanganan pemerintah DKI. Sementara dengan kita berupaya, untuk pemda yang akan membebaskan lahannya 17 km. Nanti kami lanjutkan kalau sudah bebas supaya kita kerjakan sekaligus," jelasnya kepada detikcom, Minggu (21/2/2021).

2. Terkendala Masalah Lahan

Pembebasan lahan merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR bertugas mengeksekusi pembangunan antibanjir dalam normalisasi tersebut.

Dia berharap, normalisasi ini bisa segera dilakukan agar daerah-daerah rendah sekitar Ciliwung tak terendam air.

"Diharapkan kalau tanah sudah bebas ya kita bisa tuntaskan kalau tidak bisa normalisasi kali Ciliwung akan banyak daerah-daerah rendah yang kita lihat sekarang sering mengalami genangan di sepanjang Sungai Ciliwung mulai dari hulu bisa kita amankan agar supaya masyarakat merasakanlah program tersebut," jelasnya.

3. Belum Ada Alokasi Anggaran Lahan

Harga lahan bukan menjadi persoalan dalam pembebasan lahan proyek penanggulangan banjir di Jakarta ini. Menurutnya, pembebasan lahan ini berkaitan anggaran yang belum teralokasi.

"Bukan (harga), sebetulnya masalahnya kan belum teralokasi untuk pengadaan lahan. Jadi kalau masalah harga kan tetap mengikuti acuan yang ada, mengikuti harga sesuai harga yang nantinya ada konsultan penaksir harga, namanya kita melakukan appraisal, ada konsultan appraisal yang akan menentukan harganya, ada ketentuannya gitu," ujarnya.

4. Rampung 2 Tahun

Dia bilang, proyek antibanjir ini tergantung dari pembebasan lahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, pembangunan bisa makan waktu 2 tahun dengan catatan pembebasan lahan untuk proyek penanggulangan banjir itu rampung. "Itu mungkin paling lama 2 tahun kalau sudah bebas semua, kan cukup banyak 17 km," terangnya.

(acd/fdl)