Pemerintah Tak Segera Perbaiki Jalan Rusak Bisa Kena Sanksi Lho

Soraya Novika - detikFinance
Jumat, 12 Mar 2021 15:20 WIB
Jalan Pabuaran, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rusak parah. Warga menyindirnya dengan memasang spanduk hingga menanam pohon pisang.
Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Sebuah video aparat desa marah-marah kepada seorang guru di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Diketahui, guru berinisial E itu jadi sasaran kemarahan aparat desa karena mengunggah foto jalan rusak di ruas jalan menuju tempatnya bertugas.

Kebanyakan warganet yang menyaksikan video itu langsung membela guru tersebut. Mereka berpendapat yang dilakukan guru itu tidak salah. Warganet justru mempertanyakan mengapa ada jalan rusak tapi tak segera diperbaiki oleh pemerintah setempat.

"Lah bukannya diterima masukan dan sarannya malah nunjuk-nunjuk apa ini perwakilan rakyat? PRIMITIF," ujar salah satu warganet di Instagram @infojawabarat, Jumat (12/3/2021).

Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai permintaan para netizen itu tidak ada salahnya. Sebab, memang ada aturan yang mewajibkan pejabat publik untuk segera memperbaiki jalan rusak agar tidak merugikan masyarakat.

"Iya ada aturannya itu, memang begitu," kata Trubus.

Adapun aturan yang dimaksud adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 24 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Kalau belum dilakukan perbaikan jalan rusak namun berniat untuk diperbaiki, maka penyelenggara jalan tetap wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Bila tak segera diperbaiki atau memberi tanda yang dimaksud, pemerintah atau penyelenggara jalan bisa kena sanksi hukum pidana kurungan atau denda.

"Setiap penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan rusak tersebut dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 12 juta," bunyi pasal 273 UU No.22 Tahun 2009.

Berlanjut ke halaman berikutnya.