.webp)
Selain sekolah, satu komplek pemakaman umum di Padukuhan Bayen, Kalurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman masuk dalam trase jalan tol Yogya-Solo. Akibatnya, ratusan jenazah yang dimakamkan di sana harus dipindahkan.
Lurah Purwomartani, Semiono menjelaskan setidaknya ada ratusan jenazah yang dimakamkan di sana. Luas makam itu sekitar 400 meter persegi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau jumlahnya ada ratusan. Tapi kami masih melakukan pendataan. Untuk luas sekitar 400 an meter persegi," kata Semiono saat dihubungi wartawan, Jumat (19/3/2021).
Ia menjelaskan di Purwomartani hanya di Padukuhan Bayen saja yang ada makam terdampak tol. "Hanya satu itu, itu makam khusus warga Bayen," ucapnya.
Semiono mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Terkait pemindahan jenazah, nantinya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut.
Termasuk siapa yang akan memindahkan makam itu. Sebab, menurutnya tanah makam itu merupakan Sultanaat Grond (SG).
"Ya nanti merespon apa yang menjadi program dari tol sendiri bagaimana. Belum ada pembahasan sampai ke situ (pemindahan jenazah)," ucapnya.
"Ya itu (yang akan memindah) sampai sekarang belum ada bahasan karena tanah makam itu sendiri adalah tanah Sultanaat Grond (SG)," tambahnya.
Terpisah, PPK Satker PJN Tol Yogya-Solo Wijayanto menjelaskan khusus di wilayah DIY hanya ada 1 makam yang terdampak tol. "Hanya di Bayen. DIY hanya satu (komplek) makam itu," kata Wijayanto dihubungi hari ini.
 Pemakaman Umum terkena proyek tol yogya-solo Foto: Jauh Hari Wawan/detikcom: |
Ia menjelaskan, mekanisme ganti rugi nantinya akan melibatkan ahli waris makam. Namun, pihaknya hanya akan membayar biaya untuk pemindahan makam.
"Mekanismenya sama, kami akan bayar uang pemindahan (makam) saja," terangnya.
Ia juga menegaskan bersedia untuk mencari lahan pengganti. Akan tetapi pihaknya masih menunggu mekanisme pembebasan lahannya. Sebab, tanah makam di Padukuhan Bayen itu merupakan tanah SG.
"Kami tetap mengupayakan jika harus diminta untuk mencari lahan pengganti. Tapi ya nunggu dari pemerintah DIY dulu, karena itu kan tanah SG," pungkasnya.
(hns/hns)
