3 Fakta Seputar Biaya Proyek Kereta Cepat yang Bengkak

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 14 Apr 2021 20:30 WIB
Proyek kereta cepat Jakarta Bandung terus berlangsung pembangunannya di masa pandemi. Pembangunan stasiun kereta cepat di kawasan Tegalluar juga terus dikebut.
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan. Hal itu diakui oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Agung Budi Waskito. Berikut faktanya:

1. Diperkirakan Bengkak 20%

Berdasarkan informasi yang diterima Agung, proyek tersebut mengalami pembengkakan sampai 20%. Namun, dia menuturkan, saat ini proyek tersebut tengah dihitung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Jadi memang di kereta cepat tentunya akan terjadi cost overrun yang saat ini sedang dihitung-hitung oleh teman-teman KCIC. Berapa besar? Tentunya kita akan menunggu berapa besar, tapi yang saya dengar memang kurang lebih hampir 20-an persen tapi sedang dihitung," katanya dalam webinar, Rabu (14/4/2021).

2. Porsi RI Diusulkan Turun di Kereta Cepat

Dia menerangkan, WIKA sendiri merupakan salah satu pemegang saham terbesar di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI ini adalah pemegang 60% saham KCIC.

"Efeknya terhadap WIKA, seperti diketahui bahwa saat ini WIKA menjadi salah satu pemegang saham paling besar yang ada di PSBI atau Indonesia portion 60% kemudian China portion 40%. Di 60% itu WIKA kurang lebih 38%," katanya.

Dia menuturkan, untuk mengantisipasi dampak dari pembengkakan biaya tersebut, pihaknya mengusulkan agar porsi Indonesia di Kereta Cepat Jakarta Bandung berkurang. Sehingga, pembengkakan biaya itu ditanggung oleh China.

"Jadi teman-teman sekalian kita sedang melakukan negosiasi dengan pihak China agar porsi Indonesia bisa lebih kecil daripada 60% sehingga secara keseluruhan nantinya cost overrun yang terjadi ini sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap apa yang sudah kita setorkan," katanya.

"Sehingga harapan kami memang porsi daripada Indonesia ini lebih kecil daripada yang ada sekarang sehingga cost overrun yang ada ditanggung oleh pemerintah sana, itu yang sedang kita usahakan," katanya.

3. Luhut Minta KPK Terjun

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK ikut memantau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, proyek itu memiliki anggaran yang besar yang bisa dihemat.

Dia bilang, apabila proyek ini sudah dipantau oleh KPK sejak proses perencanaan banyak anggaran yang bisa dihemat negara.

"Kemarin saya melihat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Banyak sebenarnya kita bisa hemat di sana kalau dari perencanaan KPK sudah ikut terlibat melihat sendiri," kata Luhut dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

(acd/fdl)