Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah jadi sorotan karena biayanya mengalami pembengkakan. Terkait kondisi ini, ada rencana porsi Indonesia di proyek tersebut akan dikurangi.
Dalam perjalanannya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa dikatakan tak sepi dari pemberitaan, bahkan sebelum proyek ini ini dimulai. Salah satu hal yang menyita perhatian ialah mengenai pihak China yang terlibat dalam proyek ini.
Mega proyek ini sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memang melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA).
Studi saat itu dilakukan untuk membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, dengan jarak sepanjang 748 km. Nantinya, kereta diproyeksi bisa menempuh jarak tersebut dalam waktu 5,5 jam dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer.
Dana untuk melakukan studi tersebut ditalangi oleh JICA. Proses studi kelayakan pun dimulai pada awal 2014. Besaran dana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya pun diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.
Setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap. Pemerintah memutuskan untuk membangun dengan rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 150 km yang nilai awal proyeknya senilai Rp 67 triliun.
Pemerintah pun membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik proyek itu. Kemudian, masuklah China sebagai tandingan Jepang yang sudah menyatakan minatnya terlebih dahulu.
Perjalanan proyek Kereta Cepat lanjut ke halaman berikutnya.
