Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hari ini melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Ciawi (Cipayung) dan Bendungan Sukamahi. Dia meminta penanganan banjir Jakarta dilakukan secara terintegrasi.
"Penanganan banjir Jakarta memerlukan integrasi di hulu, tengah, dan hilir," kata Luhut dalam keterangan tertulis dikutip detikcom, Rabu (5/5/2021).
Pembangunan kedua bendungan itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Nomor 152, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020.
Merespon progres pembangunan kedua bendungan itu, Luhut merasa senang. Dia pun menyarankan agar pengendalian banjir melibatkan universitas untuk melakukan riset lebih lanjut.
"Menurut saya sudah paten. Selama sudah terpadu, tidak ada masalah," tuturnya.
Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi merupakan sister dam bendungan kering atau dry dam yang pertama kali dibangun di Indonesia. Berbeda dengan bendungan pada umumnya, itu difungsikan sebagai penahan air atau pengendali banjir Jakarta.
Dibangun tanpa turbin atau pintu air, bendungan baru akan digenangi air pada musim hujan dan kering selama musim kemarau.
"Ibaratnya dia nahan air dengan lubang yang lebih kecil atau dialirkan melalui bottleneck supaya bisa menahan air dan mengurangi banjir," sebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga ikut menemani Luhut.
Mengacu pada data rekapitulasi debit banjir periode ulang 50 tahunan, setelah pembangunan selesai kedua bendungan akan mampu mereduksi banjir sebesar 11,9%. Secara total, kapasitas tampung air adalah 7,73 juta m3 dan luas genangan 44,63 hektar sehingga diharapkan dapat mengurangi banjir hingga 127,22 m3/detik.
"Kalau dibuat summary, sungai kita di Jakarta hanya memiliki daya tampung sebanyak 2.300 m3, tapi kalau cuaca sedang ekstrim debit air bisa mencapai 3.300 m3. Selisihnya mencapai 1.000 m3," jelas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mengingat proyek ini memerlukan dukungan pemerintah untuk mengurangi run off debit air, seluruh pimpinan yang hadir sepakat untuk dilakukan pembuatan sumur resapan, seperti di daerah milik jalan (damija) sepanjang jalan tol supaya air tidak dialirkan secara langsung ke sungai, tetapi dibuat sumur resapan setiap 50 sampai 100 meter.
(aid/dna)
