Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau dan menjajal LRT Jabodebek di Stasiun LRT TMII. Moda transportasi berbasis rel yang memiliki 31 rangkaian kereta ini rencananya, mulai beroperasi tahun depan. Hingga saat ini progres proyek ini sudah mencapai 84,7%.
"Saya berkunjung untuk melihat progres pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84,7% progres pembangunannya. Dan kita harapkan di bulan April 2022 sudah mulai trail uji coba, kita mulai operasional Juni 2022," tuturnya, di Stasiun LRT TMII, Rabu (9/6/2021).
Setelah menjajal LRT Jabodebek, Jokowi menjelaskan alasan mengapa LRT tersebut dibangun. Dia menyebutkan ingin ada transportasi yang terintegrasi, termasuk LRT, sehingga memudahkan masyarakat berpergian.
"Kenapa LRT ini dibangun, kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi. MRT, LRT, kereta bandara, Bus Trans Jakarta, semuanya terintergrasi. Sehingga terjadi efisiensi saat orang pergi dr satu titik ke titik lain. Kita harapkan kita masuk pada titik-titik lain," jelasnya.
Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jokowi mengatakan dirinya nyaman saat menjajal LRT tersebut.
"Tadi kita mencoba keretanya halus, nyaman, kecepatannya baik, dapat dikatakan tanpa suara, nyaman sekali," katanya.
Di kesempatan yang sama Budi Karya menyatakan LRT Jabodebek akan menjadi transportasi yang cepat waktu tempuhnya dan bisa mengangkut banyak orang. Hal ini menurutnya menjadi standar sebuah transportasi umum.
Secara normal LRT Jabodebek akan mampu mengangkut 580 ribu orang per hari dengan headway alias waktu tunggu kereta yang cuma 3 menit. Sementara, operasi maksimal LRT Jabodebek mampu mengangkut 800 ribu orang per hari dengan waktu tunggu keretanya hanya 2 menit.
Waktu tersebut tergolong cukup cepat. MRT Jakarta saja paling cepat waktu tunggunya hanya 5 menit, itu pun hanya terjadi saat jam sibuk saja
Selain itu, Budi Karya membeberkan biaya membangun LRT Jabodebek. Dia mengatakan tidak semuanya berasal dari keuangan negara. Dijelaskan, proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha alias KPBU.
Dia mengungkap uang negara hanya diberikan sebanyak Rp 7,6 triliun ke PT KAI lewat skema penyertaan modal negara (PMN). Sisa biayanya Rp 20 triliun lebih didapatkan dari pinjaman yang dilakukan PT KAI dan sederet BUMN yang berpartisipasi dalam proyek ini.
"Tidak semua ini merupakan uang pemerintah. PT KAI hanya dapat satu PMN Rp 7,6 triliun. Sisanya Rp 20 triliun lebih menjadi loan PT KAI," ungkap Budi Karya.
Sebagai informasi LRT Jabodebek ini dibangun 100% oleh produsen kereta api dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Industri Kereta Api (INKA). Selanjutnya, akan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
(dna/dna)