Jakarta -
Sejumlah warga di Sleman, Yogyakarta mendadak kaya-raya karena mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan proyek Tol Yogyakarta-Sleman. Beberapa warga kemudian menyandang gelar miliarder karena mendapat ganti rugi miliaran rupiah.
Wacana pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen sudah ada dari beberapa tahun lalu. detikcom mencatat, wacana pembangunan tol ini sudah ada di awal tahun 2017.
Kala itu, pemerintah menyatakan akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung dan meningkatkan konektivitas di kawasan wisata Borobudur. Salah satu yang akan dibangun ialah Tol Yogyakarta-Bawen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Studi kelayakan pun disusun. Saat itu, proyek ini direncanakan mulai konstruksi pada tahun 2018.
"Pembangunan jalan tol jangan sampai melemahkan ekonomi lokal. Untuk itu harus dikaji betul dampaknya, termasuk dampak lingkungannya," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, 29 Januari 2017.
Proyek ini pun kemudian masuk dalam prioritas pemerintah. Proyek ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017.
Namun, pembangunan tol ini tak lepas dari polemik. Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat mengusulkan agar rencana tol itu diubah menjadi jalan layang. Menurutnya, tak masalah jika Yogyakarta tidak dilalui tol, lebih baik dibangun Outer Ring Road (Jalan Lingkar Luar) Yogyakarta.
"Kami mengajukan permohonan untuk Outer Ring Road," kata Sultan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Sultan menjelaskan, rencana pembangunan tol melintasi DIY sudah ada sejak 10 hingga 15 tahun yang lalu, Tol Yogyakarta-Solo misalnya. Namun karena banyak situs-situs cagar budaya di sekitar rencana trase tol itu, misalnya yang paling mencolok mata adalah Candi Prambanan, maka itu menjadi tidak mungkin.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipandangnya juga tak bakal mengizinkan proyek itu. Maka itu, perlu dicari sebuah solusi alternatif.
"Kami mohon, apa tidak bisa elevated (melayang)? Jadi di atas Ring Road yang sekarang ada itu dikasih tiang pancang lagi sehingga berupa jembatan di atasnya. Nah, prinsip itu diterima," tuturnya.
Rencana Tol Bawen-Yogyakarta pun muncul. Kementerian PUPR menyepakati tol ini masuk ke DIY dari Muntilan Magelang Jawa Tengah. Namun dari Muntilan ke Bawen, dikatakannya rute belum dipastikan. Terlebih lagi, ada risiko di kawasan Magelang.
Risiko itu adalah letusan Gunung Merapi. Di perbatasan Magelang-DIY itu terdapat Jembatan Krasak, di mana kawasan di situ adalah jalan aliran lahar bila Merapi erupsi. Menurut Sultan, ini berbahaya bila dibangun jalan tol di situ.
"Jalan sekarang yang ada saja itu kalau Merapi muntah itu jalan itu dilewati (lahar) semua. Lha kalau membangunnya makin ke timur dan lewat Jembatan Krasak baru, ya risikonya jadi malah gede," tuturnya.
"Makanya sampai sekarang Pemerintah Pusat belum bisa menentukan rute yang dari Bawen ke Yogya ini lewat mana," tutur Sultan kala itu.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Kemudian, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pun menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan hasil kajian Tol Bawen-Yogyakarta.
Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo saat itu berkesempatan bertemu langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam pertemuannya, Wahyu mengungkapkan bahwa orang nomor satu di Yogyakarta setuju terhadap pembangunan jalan tol yang rencananya dibangun melayang.
"Dengan Pak Sultan setuju dibangun Tol Yogya-Bawen, itu prinsipnya. Gunakan jalur mana, kita ikuti pandangan dari Pak Sultan, yaitu Yogya melalui jalur saluran Mataram dan pandangan beliau diminta elevated (malayang) dan kita sudah ikuti itu," ujar Wahyu, 20 Desember 2017.
Pada Juli 2019, sebanyak 7 ruas tol dilelang, salah satunya Tol Yogyakarta-Bawen. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, tol yang dilelang diprioritaskan terkoneksi dengan kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, dan kawasan industri.
"Telah dipesankan oleh pak presiden (Joko Widodo) dan pak Menteri (PUPR) bahwa jalan tol tersebut harus terkoneksi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan pariwisata, serta memberi peluang ke usaha kecil menengah, dan usaha rakyat," katanya.
Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km pun akan dilakukan pada pertengahan tahun 2021. Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), perjanjian penjaminan, dan perjanjian regres terkait pengerjaan proyek tol tersebut.
"Jalan Tol Yogyakarta-Bawen akan mulai konstruksi di tahun 2021 bulan Agustus setelah tanah bebas, mudah-mudahan ini bisa lebih cepat diharapkan selesai dan dapat dioperasikan di kuartal III-2023," ujar Danang Parikesit membuka prosesi penandatanganan perjanjian kerja sama proyek tersebut, 13 November 2020.
Proyek ini akan dikerjakan oleh 5 BUMN sekaligus meliputi PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi saham 60%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk 12,5%, PT Waskita Karya (Persero) Tbk 12,5%, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 12,5%, dan PT Brantas Abipraya (Persero) 2,5%.
Untuk masa pengusahaan jalan tol ditetapkan selama 40 tahun dimulai sejak penerbitan surat perintah kerja. Proyek ini menelan investasi Rp 14,2 triliun.
"Dengan nilai investasi sebesar Rp 14,2 triliun dan diperkirakan internal rate of return itu sebesar 12,48%," imbuhnya.
Pada perjalanannya, pembangunan proyek ini diperkirakan molor. PGS Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen Oemi Vierta Moerdika menjelaskan, Tol Yogyakarta-Bawen direncanakan konstruksi awal tahun 2022. Pelaksanaan konstruksi ini sedikit mundur dari target yang dijadwalkan yakni Agustus 2021.
Dia menerangkan, dalam pembangunan tol diawali dengan pembebasan lahan yang menjadi tugas pemerintah. Pembebasan tol baru dapat dilakukan setelah izin penetapan lokasi keluar. Setelah itu, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bisa melakukan konstruksi yang diawali dengan proses land clearing.
"Sesuai rencana awal yang tertuang dalam PPJT, rencana konstruksi dijadwalkan Agustus 2021, namun akibat ada beberapa perubahan kebijakan pemerintah terkait pembebasan lahan, penyesuaian terhadap aturan baru serta kondisi pandemi yang menyebabkan target konstruksi bergeser ke awal tahun 2022," katanya kepada detikcom lewat keterangan tertulis.
.webp)
