Said Didu Cerita Jonan Pernah Tolak Kereta Cepat JKT-BDG, Begini Katanya

Siti Fatimah - detikFinance
Kamis, 09 Sep 2021 17:29 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan di Yogyakarta
Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Jakarta -

Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu turut menyoroti proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung. Dia mengatakan, proyek tersebut tidak layak dan jadi jebakan China.

"Saya lihat proyek tidak layak dan dipastikan tidak akan kembali modal, sudah dapat dipastikan. Kalau proyeknya tidak layak dan tidak bisa membayar utang maka biasanya dia (China) meminta kompensasi terhadap infrastruktur lainnya. Itulah saya sebut jebakan," kata Said Didu kepada detikcom, Kamis (9/9/2021).

"Besar kemungkinan bahwa itu (China) akan mengakuisisi infrastruktur strategis bisa saja bandara, pelabuhan, bisa juga mengambil kereta api yang lain. Karena itu karakter China di berbagai negara seperti itu. Begitu terus cara masuknya," sambungnya.

Dia menceritakan, Menteri Perhubungan saat itu yaitu Ignasius Jonan pernah menyatakan tak setuju soal proyek ini. "Pada saat peresmian proyek ini itu kan Menteri Perhubungan saya, Jonan tidak setuju kan, Menteri Perhubungan saat itu tidak menyetujui proyek, tapi ada 2 menteri yang ngotot," ujarnya.

Sehingga saat ini, kata Said, pemerintah tak bisa mundur begitu saja. Bak buah simalakama dengan biaya yang membengkak, kata Said, rakyat tetap yang paling dirugikan.

"Sekarang sudah susah, buah simalakama betul. Kalau diberhentikan, tapi kan akhirnya rakyat yang dirugikan, harus mengambil dari APBN. Nah sementara bayangkan masuk akal gak bahwa ada proyek naik biayanya 30%, tidak masuk akal sama sekali," katanya.

Dalam catatan detikcom, Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan bilang pada 2016 lalu, pihaknya tak bisa menerbitkan izin pembangunan karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh KCIC.

Dia juga secara tegas sempat menolak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Ia menegaskan proyek-proyek yang pakai APBN harus difokuskan pada pembangunan kereta di luar Pulau Jawa.

"Harus pakai swasta, tidak boleh pakai APBN. Saya stempelnya itu," tegas Jonan di Kantor Presiden, Komplek Istana, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

(zlf/zlf)