Pembangunan Jembatan Selat Sunda Dikubur Jokowi, Diungkit Menko Era SBY

Gubernur Banten yang kala itu dijabat oleh Ratu Atut Chosiyah menyerahkan hasil pra studi kelayakan Jembatan Selat Sunda di Hotel Borobudur, Jakarta pada 13 Agustus 2009.

Dari hasil pra studi kelayakan diungkapkan bahwa rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang rencananya dibangun mulai 2009-2010 ini menelan biaya Rp 100 triliun. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk pembiayaannya.

"Menurut studi kelayakan yang telah kita saksikan bersama, untuk pertanyaan berapa anggaran atau budget untuk proyek ini, kurang lebih Rp 100 triliun. Tetapi itu untuk infrastruktur pembangunan jembatan yang kurang lebih 29-30 km. Namun, lahan yang akan dikembangkan dalam kedua provinsi itu belum termasuk," tutur Atut.

Dalam pembangunan jembatan tersebut, pemerintah daerah yakni Banten dan Lampung menggandeng pihak swasta yang dikoordinir oleh Artha Graha. Rencananya jembatan ini selesai pada tahun 2020. Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah karena dalam 10 tahun ke depan sejak 2009 diperkirakan pelabuhan Bakauheni dan Merak tidak akan mampu lagi menampung penyeberangan.

Namun, memasuki tahun 2009 hingga 2010 belum juga ada kepastian Jembatan Selat Sunda akan dibangun. Sampai akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Tadinya lewat Perpres 86/2011, ditargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking Jembatan Selat Sunda dilaksanakan pada tahun 2014. Tapi seiring waktu berjalan tetap saja belum ada perkembangan.

Lucky Eko Wuryanto, saat menjabat Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Perekonomian kala itu mengatakan proyek JSS sedang dalam proses pembentukan Badan Pelaksana (Bapel). Itu merupakan kelanjutan dari keputusan pada Perpres. Ketua Bapel akan dipilih oleh tim nasional.

"Bapel itu belum ada, untuk bisa diusulkan itu harus dilihat kriterianya. Saya nggak tahu apa perlu proper, nah setelah terpilih maka ada Keppres, dan nanti dia memilih deputinya dan orangnya dia," ujar Lucky di kantornya, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Masa pergantian kepemimpinan presiden pun semakin dekat. Beberapa proyek strategis yang belum berjalan oleh pemerintahan SBY akan diserahkan kepada pemerintahan baru. Ada total 25 proyek yang belum tuntas, yang salah satunya adalah pembangunan Jembatan Selat Sunda(JSS).

"Dari total 40 proyek, sebanyak 15 proyek akan dilaksanakan pemerintah sekarang. Sisanya akan direkomendasikan ke pemerintah baru. Salah satunya Jembatan Selat Sunda (JSS)," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas kala itu Dedy S. Priatna di kantornya, Jakarta pada 22 Agustus 2014.

Namun, saat Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai Presiden, dirinya tak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda. Hal itu diungkapkan oleh Andrinof Chaniago pada Oktober 2014 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur," tuturnya 31 Oktober 2014 lalu.

Dia kembali menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi belum berniat membangun mega proyek Jembatan Selat Sunda. Jembatan ini sedianya menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera melalui Banten dan Lampung.

"JSS kita ganti dengan perbaikan dermaga yang rusak. Kita beli kapal yang layak," kata Adrinof 25 Maret 2015.

Sejak saat itu mimpi terbangunnya Jembatan Selat Sunda terkubur dan tak pernah muncul wacana tersebut dari mulut pemerintah. Sampailah kemudian Hatta Rajasa, mantan Menko Perekonomian era SBY menggaungkan kembali pentingnya pembangunan proyek infrastruktur tersebut sebagai pelengkap Tol Trans Sumatera.

"Potensi (Tol Trans Sumatera) ini akan lebih optimal apabila Jembatan Selat Sunda dibangun sehingga akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat menuju ke Sumatera. Migrasi ini akan berdampak munculnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian maka kita dapat mengatasi ketimpangan spasial antara wilayah," jelas Hatta dalam webinar HK Academy, Kamis (9/9/2021).

Akankan wacana lama tersebut dapat direalisasikan dikemudian hari?