.webp)
Penggunaan APBN pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menuai kontroversi. Kritik pedas datang dari berbagai pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Dia mengatakan seharusnya APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar daripada untuk membiayai proyek kereta cepat yang terus menerus membengkak biayanya. Bila ada pembengkakan biaya, harusnya diselesaikan secara prinsip business to business (b to b) yang dijanjikan pada saat awal proyek ini berjalan.
"Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business seharusnya," kata Gobel dikutip dari Antara, Senin (1/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan pada awalnya China menawarkan perjanjian kerja sama tanpa ada keterlibatan APBN dan juga tanpa jaminan pemerintah. Namun pada akhirnya, hal itu tidak terwujud, dia bilang janji awal proyek tidak ada yang terpenuhi.
Malah proyek sudah bengkak dua kali. Dari awalnya cuma US$ 5,5 miliar kemudian biayanya membengkak menjadi US$ 6,07 miliar. Sekarang pun bengkak lagi, hitungan terakhir prediksinya ada di US$ 7,97 miliar.
"Kita tidak tahu apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula," kata Gobel.
Proyek ini pun sudah jauh lebih mahal daripada penawaran dari Jepang. Gobel mengatakan Jepang kalah saing untuk proyek ini, kala itu negeri Sakura mengajukan proposal dengan nilai US$ 6,2 miliar, lebih murah dengan pembengkakan biaya proyek yang sedang terjadi.
"Ini juga sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik," kata Gobel.
Dia mengatakan jangan sampai pembengkakan terjadi terus menerus dan kembali membebani APBN. Dia mengatakan bangsa ini bagai diakali pelan-pelan karena pembiayaan kereta cepat.
"Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan," kata Gobel.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Simak Video "Kereta Cepat JKT-BDG Kini Dibiayai APBN, PKS: Belum Tentu Manfaat"
[Gambas:Video 20detik]
