2.500 Km Jalan Tol Telah Beroperasi, Mau Digenjot Lagi Pakai 5 Jurus Ini

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sampai September 2022 total pengoperasian ruas jalan tol di Indonesia secara keseluruhan mencapai sepanjang 2.500 kilometer (km). Pengoperasian terbagi menjadi 68 ruas dan 55 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur itu ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan sekaligus menjawab tantangan masa depan. Kehadirannya diharapkan dapat memberi dampak pada kehidupan masyarakat.

"Fokus utama pembangunan infrastruktur di bidang konektivitas bebas hambatan di Indonesia yakni untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya logistik, sehingga telah dibangun lebih dari 2.500 km jalan tol baru," kata Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/10/2022).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menyebut kecepatan adanya jalan tol dibutuhkan mengingat stok infrastruktur tertinggal jauh dari negara lain. Untuk itu, pihaknya memastikan kecepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan 5 strategi yakni:

Pertama, penyusunan program-program kegiatan yang tersistem (sistemik) dengan baik dan fokus. Hal tersebut dimaksudkan tidak hanya terkait siklus pembangunan mulai dari Survei, Investigasi, Desain, Land Acquisition, Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan (Maintenance) (SIDLACOM).

"Yang terpenting adalah memastikan agar semua infrastruktur yang dibangun bisa berfungsi dengan baik dan memberikan outcome sesuai rencana," ujar Danang.

Kedua, pengambilan keputusan yang cepat dan berani mengambil risiko. Contohnya Kementerian PUPR ditugaskan melaksanakan kegiatan strategis dalam pelaksanaan G20, salah satu dukungan infrastruktur jalan tol pada pelaksanaan G20 adalah beautifikasi dan penataan Jalan Tol Bali-Mandara.

Ketiga, pelaksanaan yang didukung oleh Team Work yang solid dan irama kerja Rock and Roll. Dalam hal ini Kementerian PUPR mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia dan memiliki karakter yang dimiliki oleh setiap insan PUPR.

Keempat, pengawasan yang detail dan konsisten. Artinya meskipun setiap kegiatan pembangunan sudah melibatkan Konsultan Pengawas sebagai wakil project owner di lapangan, pengawasan internal terhadap kemajuan pekerjaan, kesesuaian rencana, desain dan penyelesaian permasalahan tetap harus dilakukan secara berjenjang oleh setiap pimpinan dalam program kerja tersebut.

Kelima, memastikan dan menjamin infrastruktur yang dibangun di Indonesia mulai dari desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sesuai standar-standar yang berlaku.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR membentuk komisi-komisi yang terdiri dari unsur praktisi, Kementerian PUPR, dan ahli-ahli terkait untuk memastikan infrastruktur yang dibangun memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang telah ditetapkan," ujar Danang.