Kementerian Perhubungan mencatatkan capaian realisasi anggaran belanja sebesar 75,63% atau sekitar Rp 25,35 triliun, dengan prestasi kumulatif di 78% per 22 November 2022. Capaian tersebut melebihi target dari rencana sebelumnya.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI. Meski capaian melebihi target, namun angkanya relatif sama dengan prestasi di November 2021 yang capai 75,47%
"Artinya, capaian kita di 2022 yang melebihi target daripada rencana. Itu akan tercapai dan capaian ini memang sedikit rendah tetapi kita konsisten akan lakukan," jelas Budi, dikutip melalui kanal Youtube Komisi V DPR RI, Kamis (24/11/2022).
Untuk rinciannya, belanja pegawai telah terealisasi 89,5% atau sebesar Rp 3,46 triliun. Kemudian belanja barang terealisasi 76% atau sebesar Rp 10,92%, serta belanja modal sudah 71,8% atau sebesar Rp 10,98 triliun.
Dengan demikian total realisasi anggaran belanja mencapai Rp 25,35 triliun. Angka ini merepresentasikan pagu tahun anggaran 2022 telah terserap sebesar 75,63%, dari total pagu Rp 33,51 triliun.
Budi mengatakan, besaran pagu tersebut mengalami kenaikan, dari yang semula sebesar Rp 32,94 triliun, berubah menjadi Rp 33,51 triliun. Penyebab perubahannya, salah satunya karena ada penambahan anggaran sebesar Rp 1,748 triliun dan juga pengurangan sebesar Rp 1,214 triliun.
"Adanya penambahan saldo BLU, luncuran SBSN, PHLIN, BA BUN, LMAN dan juga hibah luar negeri, lalu rekomposisi antara rupiah murni, eselon 1, dan pengurangan pagu anggaran dari BKT ke BRIN," terangnya.
"Dan ini kami laporkan adjustmen sebanyak Rp 1,1 triliun dan pengeluaran pagu BLU sebesar Rp 36 miliar. Sehingga merubah anggaran Kementerian Perhubungan yang semula Rp 32,94 triliun menjadi Rp 33,51 triliun.
Demi terus mendorong peningkatan kinerja, Budi mengatakan, pihaknya secara rutin setiap minggunya melangsungkan rapat koordinasi. Dari sana, dilakukan beberapa.
"Dan terlihat masalah-masalah finalisasi kontrak seperti PHLN, dan hal-hal yang kita pindahkan alokasinya agar dana ini terserap dengan baik," kata Budi.
Sementara dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Budi menerangkan, pihaknya berhasil mencapai 90,14% atau sekitar Rp 76 triliun. Angka tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Kami optimis PNBP akan terealisasi sebesar Rp 8,6 triliun tapi kami tetap berusaha lebih dari itu," ujarnya.
Budi menyebut, kontribusi terbesar dari PNBP itu berasal dari sektor kendaraan laut. Sementara dari sektor darat justru relatif stagnan dan tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan untuk moda transportasi kereta api dan udara cenderung kurang dari sebelumnya.
Lihat juga video 'Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Oleh Kemenhub Ditjen Perkeretaapian':
(dna/dna)