Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk menyelesaikan konstruksi proyek-proyek TA 2024, termasuk PSN. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjamin, program-program strategis dan prioritas nasional (PSN) akan tuntas pada 2024. Ia memastikan, PSN tidak akan molor.
"Nggak, kalau itu udah ditender kan? Berarti kan sisanya makanya diutamakan dulu," kata Basuki, di Komplek DPR RI, Kamis (8/9/2023).
Selain itu, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR, ia juga menerima usulan untuk menambah alokasi ke anggaran infrastruktur berbasis masyarakat alias program Padat Karya Tunai (PKT).
Usulan tersebut akan coba direalisasikannya dengan memanfaatkan anggaran sisa lelang dari program-program seluruh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PUPR. Pasalnya, sebelum-sebelumnya, dari 100% anggaran lelang yang terpakai hanya sekitar 96-97%
"Jadi misalnya nanti Bina Marga punya sisa lelang saya pakai di situ, Cipta Karya bisa dipakai di situ, Sumber Daya Air (SDA) bisa dipakai untuk Perumahan, di Perumahan juga bisa dipakai sendiri," jelasnya.
Selain itu, Basuki juga akan mendorong agar program-program padat karya bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya, ia akan mengidentifikasi program padat karya di Ditjen Bina Marga. Basuki mengatakan, Bina Marga kerap kesulitan melakukan program padat karya lantaran perlu mengambil SDM dari luar daerah.
"Bina Marga ini kadang sulit untuk melakukan padat karya. Orangnya mungkin diambil dari luar daerah sehingga tujuannya tidak tepat sasaran untuk meng-create tenaga kerja lokal. Karena biasanya tenaganya diambil dari lain. Itu akan kita lihat, kita sisir semaksimal mungkin," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp 146,98 triliun. Alokasinya ialah untuk bidang sumber daya air sebesar Rp 47,64 triliun, bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 55,40 triliun, bidang permukiman sebesar Rp 32,70 triliun, dan bidang perumahan sebesar Rp 9,25 triliun.
Sedangkan dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp 1,99 triliun. Lalu program Padat Karya dilanjutkan, target menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp 6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 35,37 triliun.
(eds/eds)