PDAM Baru Sentuh 21% Warga RI, PUPR Pakai Jurus Ini Genjot Penyaluran Air

PDAM Baru Sentuh 21% Warga RI, PUPR Pakai Jurus Ini Genjot Penyaluran Air

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 02 Okt 2023 12:12 WIB
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti/Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom
Jakarta -

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya masih memiliki segudang pekerjaan rumah (PR) untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran air bersih, khususnya air minum perpipaan.

Diana merincikan, saat ini air minum perpipaan rumah tangga atau yang difasilitasi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) baru 21% secara nasional. Sementara untuk air minum layak secara keseluruhan baru bisa terakses 91%.

"Air minum itu untuk capaiannya kita masih 91%. Berarti ada gap 8,9%-an. Sedangkan perpipaan, berarti yang PDAM-PDAM itu, masih 21%, PR-nya berarti masih banyak 79%. Itu PR saya, PR kita semuanya untuk bisa mendapatkan air itu untuk seluruh masyarakat," katanya dalam Konferensi Pers Hari Habitat Dunia & Hari Kota Dunia 2023, di Indoor Multifunction Stadium (IMS), Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demi menyelesaikan permasalahan ini, menurutnya kolaborasi antarpihak terkait sangat penting, khususnya dengan pemerintah kabupaten/kota dan juga PDAM dalam menambah saluran perpipaan ke rumah-rumah. Selain itu, untuk mendorong percepatannya, pemerintah juga tengah menyusun rencana pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk fasilitas air minum.

"Kemarin kita sudah sama-sama dengan Bappenas, (Kementerian) Dagri (Dalam Negeri) juga, mudah-mudahan kalau ada Inpres jalan, mudah-mudahan nanti ada Inpres masalah air minum juga. Untuk bisa mendorong percepatan air minum 100%," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong PDAM yang telah Full Cost Recovery (FCR) untuk bisa mendapatkan pendanaan ataupun kerja sama business to business (B2B). Lewat langkah ini, diharapkan dapat membantu percepatan dalam pembangunan saluran air bersih.

Di sisi lain pemerintah menghadapi sejumlah tantangan lainnya, di antaranya sejumlah PDAM yang kondisinya kurang baik bahkan ada pula yang sakit. Diana mengatakan, Ditjen Cipta Karya akan mendorong agar PDAM terkait terus memperbaiki kualitasnya dan kelembagaannya.

"Ada PDAM yang sehat, kurang sehat, dan sakit. PDAM-PDAM ini masih ada yang sakit. Kita harus dorong. Yang kurang sehat harus diperbaiki juga, yang sehat harus kita pertahankan. Untuk bisa beroperasi mandiri," ujarnya.

Ada juga masalah pengelolaan sampah. Cek halaman berikutnya.

Masalah Pengelolaan Sampah

Selain air minum, masalah pengelolaan sampah juga menjadi salah satu isu besar lainnya. Sama seperti air bersih, kerja sama intensif dengan pemerintah daerah sangat diperlukan mengingat pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berpusat di daerah.

"Berarti kita harus mendorong agar daerah tadi mengelola TPA-nya. Kalau TPA harus, misalnya seperti kemarau ini, temperaturnya tinggi, tolong disiram dengan air lindi. Pengelolaannya harus lebih baik kasih lah pada yang memahami. Kemudian harus ada pendanaannya, mengatur pemilahannya, dan lain-lain," ujarnya.

Diana mengatakan, pengelolaan kawasan perkotaan memiliki peran strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Mengingat besarnya kontribusi kota, masa depan banyak negara akan ditentukan oleh produktivitas wilayah perkotaannya.

Air minum, sanitasi, hingga pengelolaan sampah tak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat perkotaan. Infrastruktur pun berperan sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah di atas. Menurut Diana, tata kelola kolaboratif perlu diusung dalam berbagai penyediaan infrastruktur serta memastikan keberlanjutan pemanfaatannya.

"Kota adalah mesin yang menciptakan nilai yang mendorong pemulihan ekonomi. Agar pertumbuhan dan pemulihan ekonomi ini dapat berkelanjutan, kita memerlukan kota-kota yang dapat menyerap, memulihkan, dan bersiap menghadapi guncangan ekonomi di masa depan," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, konferensi pers ini diselenggarakan untuk memperingati urban October dilaksanakan setiap tahun, dimulai dengan Hari Habitat Dunia pada 2 Oktober, dan diakhiri dengan Hari Kota Dunia pada tanggal 31 Oktober. Peringatan ini menunjukkan keterlibatan dan komitmen Indonesia dalam mewujudkan permukiman dan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.

Rangkaian acara disiapkan menyesuaikan dengan tema global 'Resilient urban economies: cities as drivers of growth and recovery; Financing a sustainable urban future for all' dan Tema Nasional 'Ekonomi Perkotaan yang Tangguh menuju Permukiman Berkelanjutan untuk Semua'.

Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga membuka Pameran Suatu Hari yang Baik 2045 yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, gratis, dan berlangsung mulai dari tanggal 3-18 Oktober nanti. Pameran ini memuat tentang pembelajaran perkembangan perkotaan dan potret kota-kota dan permukiman di Indonesia 100 tahun setelah Indonesia merdeka.


Hide Ads