Bos Otorita Yakinkan Investor: 10 Tahun ke Depan IKN Tetap Program Prioritas

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berjalan sesuai rencana meski Indonesia akan menghadapi tahun politik pada 2024. Oleh sebabnya, para calon investor yang berminat menanamkan model atau bekerja sama tidak perlu khawatir.

Kepala Otorita IKN Bambang Bambang Susantono menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara inti di Business Forum Indonesia - France 2023 di Paris, Rabu (4/10/2023) siang waktu setempat.

Dalam kegiatan yang digelar oleh KBRI Paris dan MEDEF atau Mouvement des Entreprises de France (semacam Kamar Dagang di Indonesia) itu, ia memberikan informasi perkembangan terbaru soal Undang-Undang IKN untuk meyakinkan perusahaan yang punya potensi investasi.

"Saya tadi cerita, revisi UU IKN sudah disahkan oleh DPR. Ada klausa bahwa 10 tahun ke depan, IKN akan tetap menjadi program prioritas pemerintah," ujar Bambang kepada detikcom yang ikut dalam rombongan.

Ia merasa perlu menyampaikan hal tersebut karena sempat ada kekhawatiran sebelumnya terkait pemilihan presiden baru tahun depan yang kemungkinan dapat menghambat pembangunan IKN.

"Tapi saya sampaikan juga, justru bahwa keberlanjutan IKN itu sangat bergantung pada bagaimana kita membuat landasan kota itu sendiri. Makin banyak orang yang berinvestasi, yang merasa memiliki, mereka yang akan membuat kota ini lebih sustainable ke depannya," tambahnya.

Bambang mengaku sudah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan terkait pengaruh tahun politik. Namun, ia merasa para perwakilan dari 24 perusahaan yang menghadiri forum bisnis tersebut sudah teryakini dengan penjelasannya.

"Sepertinya sempat akan ditanyakan, tapi setelah saya terangkan mereka akhirnya mengerti ini sudah ada landasan legal yang sangat kuat," ucap Bambang.

Selain Bambang, Direktur PLN Hartanto Wibowo juga menjadi pembicara kunci. Seharusnya perwakilan Pertamina turut hadir, tapi batal karena terkendala pengurusan visa.

Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Prof. Mohammed Ali Berawi, serta Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Drs. H. Alimuddin, M.Si, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Mohamad Oemar ikut mendampingi Bambang.

Beberapa poin penjelasan yang menurut Bambang sangat diapresiasi para calon investor adalah tentang misi IKN untuk menjadi kota yang netral karbon, berorientasi pada energi terbarukan, dan komitmen IKN pada upaya reforestasi sehingga turut memperbaiki citra Indonesia yang dulu erat kaitannya dengan deforestasi.

Ia mengatakan, karakter IKN sebagai kota yang hijau membuat mereka yakin ada kesamaan poin dengan program Paris Agreement yang menaruh perhatian khusus pada isu perubahan iklim.

"Dengan kehadiran IKN di Kalimantan, Borneo di Indonesia menjadi harapan bagi mereka sebagai paru-paru dunia seperti hutan di Amazon dan Kongo," tutur Bambang.

Sebagai gambaran, luas IKN yang mencapai 56.000 hektar terbagi dalam tiga komposisi. Sekitar 65% diprioritaskan untuk reforestasi, 10 persen daerah hijau yang salah satunya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman.

"Sisanya 25% untuk daerah yang terbangun misal kantor kepresidenan dan pusat belanja. Itu juga harus berkonsep hijau," tambah Bambang.

Menurut perhitungan Bappenas, proyek IKN yang ditargetkan selesai pada 2045 membutuhkan dana hingga US$ 35 miliar atau Rp 460-500 triliun. Adapun 20% pendanaan menggunakan anggaran pemerintah, sementara sisanya 80% berasal dari swasta.