Sentilan Anies soal IKN hingga Ketimpangan Ekonomi dan Pembangunan

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 23 Nov 2023 07:00 WIB
Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng
Jakarta -

Calon Presiden Anies Baswedan melontarkan sederet kritik pedas terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritik keras diberikan pada kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan hingga urusan pemerataan pembangunan dan ekonomi.

Soal pembangunan IKN, Anies menilai tujuan pemerataan ekonomi daerah yang menjadi cita-cita utama pembangunan IKN nampaknya akan gagal terwujud. Menurutnya, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur nampaknya hanya akan sia-sia dan justru membuat ketimpangan baru di kawasan Indonesia tengah dan timur.

"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ungkap Anies dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah yang disiarkan virtual di YouTube Muhammadiyah Channel, Rabu (22/11/2023).

Dia menyatakan bila ingin meratakan pembangunan di Indonesia yang seharusnya dilakukan adalah membangun kota-kota kecil menjadi kota menengah, dan membangun kota-kota menengah menjadi kota besar.

Secara sporadis hal itu yang harusnya dilakukan agar pemerataan ekonomi bisa dilakukan. Bukan malah membangun sebuah kota baru di tengah kawasan hutan.

"Kalau mau meratakan (ekonomi) Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang yang baru," papar Anies.

Anies juga mengatakan tujuan utama IKN dan langkah yang diambil tidak sinkron. "Jadi ini antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung," katanya.

Anies bilang bila dirinya menjadi presiden usai Pemilu 2024, proyek IKN akan dikaji ulang secara serius. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan pemerataan ekonomi bisa dicapai.

"Kami melihat di sini problem ini problem karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi Indonesia yang setara Indonesia yang merata," tutur Anies.

"Argumennya sama tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Ibu kota baru sebetulnya sudah ada idenya sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, realisasi pembangunan ibu kota baru tepatnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur sendiri baru dibesut pertama kali di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berulang kali di berbagai kesempatan, Jokowi memaparkan salah satu alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta adalah membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pembangunan Bukan Cuma Infrastruktur
Anies juga mengomentari strategi pemerintahan Jokowi yang memperbanyak pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini dinilai kurang tepat.

Pasalnya, dibandingkan infrastruktur yang tak kalah penting untuk diprioritaskan adalah pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Menurutnya, saat ini telah terjadi ketimpangan nyata pada pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini diungkapkan Anies saat bicara soal bukti ketimpangan ekonomi di Indonesia.

"Saya berikan ilustrasi bapak ibu sekalian betapa ketimpangan itu nyata, pembangunan itu tentang manusia bukan hanya tentang infrastruktur, bukan tentang bangunan, tapi manusianya," ungkap Anies.

Lantas Anies memaparkan soal data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di Pulau Jawa dan Sumatera IPM tahun 2013 mencapai 69,83 sementara IPM di tahun 2022 melonjak ke level 74,19.

Nah sementara itu IPM di kawasan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua di tahun 2013 baru di angka 64,81 dan di tahun 2022 mencapai 69,47.

Menurut Anies bila dilihat dari data tersebut, daerah di timur Indonesia mengalami ketertinggalan pembangunan manusianya. Saat kawasan barat sudah mencapai angka 69 poin pada IPM-nya, di kawasan timur justru perlu 9 tahun untuk mengejarnya.

"Ini bukan soal selisihnya itu 4 poin 5 poin, tapi mengejar 5 poin itu satu dekade bapak ibu sekalian," ungkap Anies.

Simak Video: Menyoroti Pandangan Anies Terhadap Kelanjutan Pembangunan IKN







(hal/rrd)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork