.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada pemerintah daerah, yayasan dan perguruan tinggi. Selain itu alih status penggunaan BMN juga dilakukan terhadap sejumlah kementerian/lembaga. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hal ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
"Guidance dari bu Menkeu (Sri Mulyani) sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan pada PUPR itu kita kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur ekonomi dan kerakyatan," ucap Basuki dalam agenda "Seremoni Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2023" di kantor Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2023).
Basuki kemudian juga menjelaskan, serah terima BMN tersebut sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Pada 2022, ia menjelaskan pihaknya sudah dua kali melakukan hal itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini yang pertama kali pada 2023," jelasnya.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan bahwa pihaknya menyerahterimakan sebanyak total Rp 15,41 triliun BMN dengan rincian Rp 1,54 triliun BMN yang akan dialihstatuskan kepada kementerian/lembaga (k/l), serta hibah kepada pemerintah daerah (pemda) dan yayasan senilai Rp 13,87 triliun. Berbagai BMN itu diberikan kepada total 74 pihak.
BMN yang diserahkan secara simbolis diwakili oleh enam kementerian lembaga yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BP Batam, Kementerian Agama, Kemendikbudristekti, dan Kemenkumham. Kemudian tujuh pemerintah provinsi yakni Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. 17 pemerintah kota seperti Bengkulu, Surakarta, dan Samarinda. Lalu 43 pemerintah kabupaten seperti Panajam Paser Utara, Tapanuli Utara, dan Sambas. Serta satu yayasan yakni Yayasan Marga Tionghoa Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur yang diserahkan memiliki nilai perolehan sebesar Rp 15,41 triliun dari berbagai bidang. Di bidang Sumber Daya Air yang memiliki total Rp 135,74 miliar, di antaranya adalah bangunan radar cuaca dan sistem perangkat serta bangunan gedung kantor. Di Bidang Bina Marga adalah jalan nasional kolektor, arteri, dan jembatan gantung, dengan nilai sebesar Rp 1,4 triliun.
Adapun Bidang Cipta Karya, berupa jaringan air minum, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, kawasan strategis nasional (KPSN), peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan nilai sebesar Rp 10,9 triliun.
"Sementara bidang perumahan, berupa rumah susun, rumah khusus, Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Jalan, dan meubeulair, dengan nilai sebesar Rp 2,92 triliun," ungkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku berterima kasih karena Kementerian PUPR sudah bersikap transparan dan menyampaikan hasil program pembangunan kepada publik yang dibiayai oleh APBN. Menurutnya, serah terima BMN tersebut merupakan simbol kehadiran negara.
"Dengan adanya aktivitas ini, bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang berasal dari uang rakyat manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat," imbuhnya.
Ia pun menjelaskan hingga hari ini, Rabu (29/11) ia menjelaskan pemerintah memiliki aset dengan valuasi 6.600 BMN yang dibangun dengan berbagai pendanaan seperti surat berharga negara dan penerimaan pajak.
"Saya ingin menyampaikan bahwa kerja sama yang sangat baik antara Kemenkeu dan PUPR dalam mengelola keuangan negara dan menjalankan proses pembangunan yang dipercayakan dan diprioritaskan merupakan sebuah kerja sama yg sangat baik. Sebagai menteri PUPR, pak Basuki telah sigap membangun negeri bersama seluruh jajarannya. Makasih, Pak Bas," pungkas Sri Mulyani.
(eds/eds)
