.webp)
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons kritikan yang dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade terhadap pengaplikasian sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR Ali Rachmadi Nasution mengatakan, implementasi MLFF merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sistem transaksi tol nontunai di jalan tol. Nantinya, sistem ini akan diterapkan di seluruh ruas jalan tol di Indonesia.
"Implementasi MLFF merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sistem transaksi tol non tunai di jalan tol. Implementasi ini akan dilakukan pada seluruh ruas jalan tol di Indonesia, baik yang dikelola oleh BUMN maupun swasta," kata Ali kepada detikcom, Rabu (6/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun MLFF di Indonesia menggunakan basis Global Navigation Satellite System (GNSS). Indonesia sendiri menjadi pionir alias negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan teknologi GNSS ini. Hingga saat ini, MLFF sendiri masih dalam tahap uji coba internal dan akan segera diuji coba terbatas di Tol Bali Mandara.
Ali memastikan, teknologi ini tidak akan diimplementasikan jika dalam proses uji cobanya sendiri belum dinyatakan berhasil. Serangkaian uji coba ini akan dilakukan untuk memastikan keandalan sistem.
"Perubahan teknologi transaksi dari Uang Elektronik ke MLFF tentunya akan melalui serangkaian uji coba untuk memastikan kehandalan sistem, sehingga sistem yang diterapkan telah dibuktikan kehandalannya melalui uji coba dan evaluasi dari pemangku kepentingan," ujar Ali.
"Berdasarkan hal tersebut, dipahami bahwa implementasi MLFF belum akan dilakukan jika ujicoba belum dinyatakan berhasil," imbuhnya.
Dalam rencana besarnya, uji coba akan berlangsung hingga bulan Januari 2024 dan setelah itu sistem ini akan dievaluasi di bulan Februari 2024. Kemudian barulah setelah itu, di kisaran bulan Maret 2024 akan mulai masuk ke dalam masa transisi perpindahan ke operasi secara komersial.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Andre Rosiade, menyatakan penolakannya terhadap pengaplikasian MLFF di Rapat Rapat Kerja Komisi VI bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, di balik penerapan sistem ini ada indikasi pemaksaan perusahaan BUMN untuk membeli teknologi MLFF yang dianggapnya bukan kebutuhan utama.
"Yang saya tangkap, ini akan dipaksakan, salah satunya Jasa Marga, Hutama Karya, BUJT ini, perusahaan BUMN kita dipaksa oleh PUPR beli itu barang rongsokan untuk dibeli. Padahal kita nggak butuh teknologi itu," kata Andre kemarin, dikutip dari detikNews.
Andre menilai, teknologi MLFF ini tidak perlu karena sudah ada On Board Unit (OBU) yang bisa dipasang di setiap mobil. "Kalau hanya sebatas teknologi tanpa sentuh, teknologi sekarang bisa. Tinggal pasang OBU saja di mobil, itu sudah kayak di Jepang atau di mana-mana," ujarnya.
Andre Rosiade lantas meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengkaji hal tersebut. Menurutnya, anggaran yang digelontorkan perusahaan negara untuk menebus teknologi MLFF itu akan mubazir.
"Jangan sampai Pak Menteri pensiun, Jasa Marga, Hutama Karya, Waskita disuruh beli MLFF ini. Teknologi yang nggak approved, hanya dipakai di satu negara, ngapain kita pakai satelit-satelit segala, pintu tol kita ada, kalau mau tanpa sentuh tinggal pasang OBU di mobil masing-masing. Jangan sampai kita dibodohi," tuturnya.
(shc/rrd)
