Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) Bali disebut-sebut berpotensi mengalami pembengkakan hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan LRT di DKI Jakarta. Rencananya proyek ini dibangun di bawah tanah.
Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah memang telah merancang pembangunan LRT Bali untuk berada di bawah tanah. Dengan demikian, ia menjamin kondisi aman dan sesuai rencana.
"Oh memang sudah dihitung di bawah tanah. Aman ya sesuai dengan rencana," kata Budi Karya, ditemui di Pos Pantau Jasa Marga, Cikampek, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).
Selain itu, ia juga menyebut hingga saat ini belum ada kepastian tentang siapa yang akan menggarap proyek ini. Adapun sebelumnya beredar isu Korea Selatan akan ikut andil di dalamnya lantaran telah menjadi pemenang tender untuk uji kelayakan (feasibility study) proyek itu.
"Lagi di studi di MRT atau LRT, tapi kita lagi cari loan (pinjaman) yang pasti. Nah loan dari Korea kan belum pasti, jadi ini dalam penjajakan," jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengungkapkan pembangunan LRT Bali kemungkinan akan dilakukan secara underground alias bawah tanah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum.
Namun, menurut Ervan pembangunan yang dilakukan lewat bawah tanah ini membuat pembiayaan proyek LRT Bali menjadi menantang. Pasalnya, pembangunan LRT di bawah tanah biayanya bisa sampai 3 kali lipat daripada pembangunan jalur LRT sejajar dengan jalan ataupun dibangun layang.
"Nah kalau ke bawah itu bisa 3 kali harga kalau di atas. Misalnya dari Bandara Ngurah Rai ke Kuta itu Rp 5 triliun, padahal nggak sampai 4,9 kilometer pak. Karena lewat bawah mahal sekali," ungkap Ervan.
Kebutuhan investasinya sendiri ditulis sebesar US$ 592,28 juta. Bila dikonversikan ke kurs terkini jumlahnya sekitar Rp 9,10 triliun (kurs Rp 15.370). Bila dihitung per kilometernya jumlahnya kira-kira Rp 1,71 triliun.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati juga sempat menanggapi kabar ini. Ia mengatakan, saat ini proyek LRT Bali masih dalam tahap proses studi kelayakan atau feasibility study. Alhasil, total biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek tersebut belum keluar. Untuk itu, dia membantah kabar pembengkakan biaya pembangunan LRT di Bali itu. Apalagi pembangunannya saja belum dimulai.
"Informasi dari mana? Belum dimulai (pembangunannya). Belum, belum, nanti kita lihat saja nanti," kata Adita kepada awak media, di Gedung Kemenhub, Jakarta Pusat Selasa (19/11/2023).
Adita menjelaskan studi kelayakan LRT Bali sedang dilaksanakan oleh Korea Selatan. Rencananya, pembangunan perkeretaapian ini akan didanai melalui skema bantuan atau official development assistance (ODA). Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan negara mana yang akan menggarap proyek tersebut.
Dia juga menegaskan Korea Selatan belum tentu menjadi kontraktor proyek ini, meskipun mereka yang menggarap studi kelayakannya. Sebab, pemerintah harus melalui proses tender terlebih dahulu untuk menentukan siapa pemenangnya.
(shc/fdl)