Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian buka suara terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut dana Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politisi.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo membantah jika dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus. Ia pun mempertanyakan keabsahan dari temuan tersebut.
"Aku nggak ikut itu. Itu kan yang menilai mereka. Saya kasih tahu ya, PSN itu kan banyak, yang mengalir tuh yang mana aku nggak tahu juga," kata Wahyu dalam media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).
Wahyu turut mendengar isu bahwa yang diisukan mengalir ke kantong ASN hingga politikus adalah program Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kominfo. Ia meluruskan bahwa itu bukan bagian dari PSN.
"Yang muncul kemarin isunya kan yang di Kominfo, tapi itu juga bukan PSN lho. PSN itu yang satelitnya (proyek satelit multifungsi), ini kan yang bukan satelitnya. Nah mungkin itu perlu diluruskan aja lah yang kayak gitu," ucapnya.
Wahyu yang hanya menjalankan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau komentar terlalu jauh mengenai temuan tersebut. Ia meminta agar ditanyakan langsung kepada PPATK.
"Tapi saya nggak berani ambil komentar karena yang menyampaikan kan bukan dari kami juga, gitu aja lah nggak usah bikin pusing deh lagi kayak gini, baik-baik aja apalagi saya mau pensiun. Saya akan jaga supaya pemanfaatan benar-benar maksimal. Tanya sama yang kasih sumbernya deh," imbuhnya.
Sebelumnya, PPATK mengungkapkan ada aliran dana PSN yang janggal. Data PPATK mengungkap adanya 36,67% dana PSN yang masuk ke kantong pribadi ASN hingga politikus.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam terdapat sebesar 36,8% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).
"Sedangkan 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek, terindentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus, serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku," sambung Ivan.
(aid/ara)